Kajian Hukum Terhadap Pasien BPJS Mandiri Dalam Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Abepura di Kota Jayapura

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perlindungan
hukum bagi pasien selaku konsumen dan upaya hukum penyelesaian sengketa
pasien selaku konsumen jasa pelayanan medis ditinjau dari Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dalam melihat hukum sebagai fenomena sosial empirik yang dapat diamati.
Dengan demikian, spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif
dan yuridis empiris, yang memberi penekanan pada data lapangan dan
terlebih dahulu dengan mempelajari berbagai aturan hukum yang berkenaan
dengan pelayanan kesehatan yang merupakan bahan pustaka atau
dokumentasi hukum.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perlindungan hukum bagi pasien
selaku pengguna jasa pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah
Abepura sangat terkait dengan jaminan kepastian hukum keselamatan dan
keamanan pasien. Selaku konsumen pelayanan medis jaminan kepastian
hukum merupakan syarat utama dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
Apabila terjadi sengketa antara pelaku usaha jasa pelayanan kesehatan dapat
ditempuh 2 (dua) jalur, yaitu jalur litigasi dan non litigasi berdasarkan
keinginan pihak yang berselisih menyangkut masalah kesehatan.
Oleh sebab itu, pasien selaku konsumen pelayanan kesehatan patut
memahami akan hak dan kewajiban, dan apabila terjadi permasalahan yang
berkaitan dengan ketidaksesuaian layanan medis dengan standar pelayanan,
mereka mengetahui ke mana atau jalan apa yang harus ditempuh.