Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Kredit Pada Bank Tabungan Negara Cabang Jayapura

Penelitian ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas
Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Kredit Pada Bank Tabungan Negara
Cabang Jayapura”. Tujuannya untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap
kreditur atas eksekusi hak tanggungan sebagai jaminan kredit pada Bank Tabungan
Negara Cabang Jayapura dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Bank
Tabungan Negara Cabang Jayapura jika jaminan hak tanggungan tersebut telah
dibatalkan demi hukum.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan
empiris, yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada undang-
undang, bahan kepustakaan, peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum
lainnya yang bersifat sekunder, sedangkan yuridis empiris yaitu mengidentifikasi
dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam
sistem kehidupan yang nyata.
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa perlindungan hukum terhadap
kreditur atas eksekusi hak tanggungan sebagai jaminan kredit pada Bank Tabungan
Negara Cabang Jayapura bahwa Ketua Pengadilan Negeri/Hakim tidak akan
mengabulkan keberatan dari Debitur dan tetap melaksanakan eksekusi, sehingga
kepentingan Kreditur dalam memperoleh kembali uangnya benar-benar dapat
terlindungi. Eksekusi Hak Tanggungan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan
dengan tanah adalah merupakan salah satu cara bagi Kreditur untuk memperoleh
perlindungan hukum, sehingga melalui Eksekusi Hak Tanggungan atas tanah dan
benda-benda yang berkaitan dengan tanah benar-benar dapat memberikan jaminan
kepada Kreditur untuk memperoleh kembali piutangnya jika Debitur cidera janji
(wanprestasi). Sedangkan ppaya yang dilakukan oleh Bank Tabungan Negara
Cabang Jayapura jika jaminan hak tanggungan tersebut telah di batalkan demi
hukum maka pihak Bank sudah melakukan langkah-langkah sebelumnya sebelum
terjadinya pembatalan Hak Tanggungan yaitu dengan pembuatan janji-janji pada
Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT), pembuatan surat kuasa membebankan
Hak Tanggungan, pengasuransian obyek Hak Tanggungan dan permintaan jaminan
tambahan kepada debitur.