Kedudukan Hukum Bagi Pemerintah Dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa

Penelitian dengan memilih judul “Kedudukan Hukum Bagi Pemerintah
Dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa”, dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui kedudukan hukum bagi pemerintah dalam kontrak pengadaan barang
dan jasa serta pembebanan tanggunggugat pemerintah dalam pelaksanaan kontrak
pengadaan barang dan jasa.
Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji
konsep-konsep hukum terkait dengan kontrak pada umumnya dan kontrak
komersial pada khususnya. Dalam hal ini yang menjadi objek dalam penelitian ini
berkaitan dengan status dan wewenang pemerintah dalam kontrak pengadaan
barang dan jasa.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kadang-kadang pemerintah
terlibat dalam lalu lintas pergaulan keperdataan dalam kedudukan yang sama
dengan pihak swasta sebagaimana dalam kontrak pengadaan barang dan jasa,
tanpa kedudukan spesifikasinya sebagai institusi untuk melindungi kepentingan
umum. Pembebanan tanggunggugat pemerintah dalam pelaksanaan kontrak
pengadaan barang dan jasa dapat ditinjau dari dua segi dalam hal tindakan
pemerintah sebagai salah satu pihak dalam kontrak pengadaan barang dan jasa
yaitu perbuatan yang melekat pada lembaga pemerintahan maupun pribadi
(individu) aparatur pemerintahan, sehingga dapat dimintakan pertanggung
jawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Oleh sebab itu, panitia lelang/
tender dan atau pejabat yang berwenang dalam mengeluarkan keputusan baik
dalam pembuatan kontrak pengadaan barang dan jasa maupun dalam pelaksanaan
kontrak tersebut harus didasarkan pada nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip adil
dan bertanggung jawab secara rasional.