Tinjauan Juridis Izin Pengelolaan Hutan Masyarakat Grime Nawa Oleh PT Permata Nusa Mandiri di Kabupaten Jayapura

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana izin pengelolaan hutan
Masyarakat hukum adat Lembah Grime Nawa kabupaten jayapura Papua.
Walaupun Presiden Joko Widodo dan beberapa instansi pemerintah telah
mencabut izin PT. PNM, sampai saat ini, dampak dari pengoperasian PT. PNM,
yaitu deforestasi di Lembah Grime Nawa masih belum terselesaikan. Hal ini
diketahui oleh perempuan adat karena organisasi tersebut tidak mengabaikan
pengamatannya dan menemukan melalui citra satelit, bahwa PT. PNM masih
beroperasi. Penelitian ini menggunakan konsep NGO dan deforestasi dengan
metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan peran
masyarakat adat menjalankan perannya dengan berbagai hasil, izin pengelolaan
hutan Masyarakat grime nawa PT Permata Nusa Mandiri di Kabupaten Jayapura
terdiri dari undang-undang, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden dan
Peraturan Menteri yang mengatur proses perizinan berusaha berbasis risiko,
Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik termasuk tata cara
pengawasannya seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja yang mengubah beberapa pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014
tentang Perkebunan sehingga sesuai dengan aturan terkait Izin Usaha Perkebunan
Kelapa Sawit. Dampak sosial dan lingkungan pengembangan Perkebunan sawit di
grime nawa, mereka kehilangan hutan adat tempat mereka menggantungkan
hidupnya.