Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pembalakan liar.

Penelitian dengan judul “Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Pencegahan Dan
Penanggulangan Tindak Pidana Pembalakan liar” dilakukan di Balai Keamanan
Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku
Papua Seksi Wilayah III Jayapura. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
peranan Penyidik Negeri Sipil di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pembalakan liar di Jayapura, dan
untuk mengetahui kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pencegahan dan penanggulangan
pembalakan liar Jayapura. Jenis penelitian adalah penelitian yuridis empiris
dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan
(library research) guna memperoleh data primer dan sekunder. Hasil penelitian
diolah dengan teknis analisis kualitatif untuk menjawab rumusan masalah dan
dapat ditarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam masalah atau
materi penelitian.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peran penyidik pegawai negeri
sipil Balai Keamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Wilayah Maluku Papua Seksi Wilayah III Jayapura adalah melakukan penyidikan,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan
pelimpahan perkara ke penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana penebangan
liar atau pembalakan liar berdasarkan KUHAP dan UndangUndang Nomor 18
Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta
berkoorinasi dengan istansi-istansi atau aparat penegak hukum lainya dalam
menanggulangi tindak pidana pembalakan liar. Kendala dalam pencegahan dan
penanganan tindak pidana pembalakan liar terdiri atas kendala internal yang
meliputi (a) faktor penegak hukum, (b) kurangnya kualitas SDM, (c) kurangnya
jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan, (d) minimnya sarana prasarana
dan (e) minimnya biaya penyidikan. Kendala eksternal yang dihadapi yaitu (a)
saksi dan tersangka yang tidak memenuhi panggilan Penyidik untuk diperiksa, (b)
sulitnya melacak dan menemukan barang bukti, (c) lemah dan tidak berjalanya
koordinasi antar penegak hukum, (d) pelaku yang menyuruh melakukan sulit
dijangkau hukum, (e) adanya oknum petugas/pejabat mendukung kegiatan
pembalakan liar dan (f) faktor masyarakat.
Disarankan kepada pemerintah, khususnya Balai Keamanan dan
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua
Seksi Wilayah III Jayapura untuk lebih mengoptimalkan peranan penyidik
pegawai negeri sipil kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana pembalakan
liar dengan menambah anggaran penyidikan, sarana dan fasilitas serta jumlah
penyidik pegawai negeri sipil kehutanan. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan
koordinasi antara penegak hukum, dan masyarakat serta pembuatan suatu aturan
khusus menganai tindak pidana pembalakan liar. Oleh sebab itu, perlunya
meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Dalam hal ini perlunya
peran penuh dari masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan untuk
mencegah dan melapor apabila ditemukan atau diduga terjadinya tindak pidana
pembalakan liar.