Peran Komisi Informasi Provinsi Papua Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Mediasi.

Penelitian yang berjudul “Peran Komisi Informasi Provinsi Papua Dalam
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Mediasi”. Bertujuan untuk mengetahui
peran Komisi Informasi Provinsi Papua dalam menyelesaikan sengketa informasi publik
melalui jalur mediasi.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan
empiris dan metode pendekatan normatif. Teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data
adalah dengan riset kepustakaan (library research) dan wawancara. Hasil Penelitian ini dapat
mengungkapkan bahwa Sengketa informasi publik terjadi jika dalam melakukan akses dan
permintaan informasi, masyarakat sebagai pengguna dan pemohon informasi mendapatkan
kesulitan dari Badan Publik yang diminta sehingga masyarakat sebagai pemohon informasi
mengajukan keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Faktor-faktor ini bisa juga dikatakan sebagai penyebab terjadinya sengketa informasi publik.
Penerapan mediasi didalam sengketa informasi publik yaitu dalam menyelesaikan sengketa
informasi publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
mengatur mediasi diluar pengadilan. Dengan demikian mediator dalam sengketa informasi
publik adalah komisioner di Komisi Informasi, bukan pengadilan. Di Pengadilan tidak lagi
dilakukan mediasi karena pada tahap pertama gugatan pertama yang menerima adalah
Komisi Informasi sebagai Pengadilan tingkat pertama. Penerapan mediasi di sengketa
informasi publik mendapatkan kendala yaitu apabila salah satu pihak tidak paham mengenai
keterbukaan informasi publik dan yang menjadi kendala utama dalam proses mediasi adalah
ketika para pihak tidak menghadiri undangan mediasi.
Unsur-unsur penetapan sengketa informasi keterbukaan publik: Permohonan diajukan oleh
Pemohon atau kuasanya kepada Komisi Informasi yang berwenang, Permohonan diajukan
secara tertulis baik dengan mengisi formulir Permohonan atau mengirimkan surat
Permohonan, Permohonan lisan hanya dapat diajukan dengan datang langsung oleh Pemohon
yang memiliki kebutuhan khusus, Petugas membantu Pemohon menuangkan Permohonan
dalam formulir yang telah disediakan terhadap permohonan yang diajukan secara lisan. Peran
Komisi Informasi Provinsi Papua dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui
Mediasi belum sepenuhnya maksimal, bahwa jumlah mediasi yang gagal dari tahun 2020
hingga Juni 2024 sebanyak 12 kali, sedangkan jumlah mediasi yang sepakat dari tahun 2020
hingga Juni 2024 hanya 8 kali.Berdasarkan uraian tersebut mencoba menganalisa bahwa
peran dari Komisi Informasi Provinsi Papua dalam penyelesaian sengketa informasi publik
melalui mediasi belum maksimal meskipun sudah berpedoman penuh dengan UndangUndang, bahwa jumlah mediasi yang gagal dari tahun 2020 hingga Juni 2024 sebanyak 12
kali, sedangkan jumlah mediasi yang sepakat dari tahun 2020 hingga Juni 2024 hanya 8 kali.
Pada kenyataanya terdapat faktor-faktor yang menjadi kendala Komisi Informasi Provinsi
Papua dalam menjalankan perannya menyelesaikan sengketa informasi.