Penyelesaian sengketa batas tanah ulayat antara masyarakat hukum adat di Kampung Mawesday dan Kampung Kaptiau di Kabupaten Sarmi.

Penelitian ini dengan judul “Penyelesaian sengketa batas tanah ulayat
antara masyarakat hukum adat di Kampung Mawesday dan Kampung Kaptiau di
Kabupaten Sarmi”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang
menyebabkan sengketa batas tanah ulayat antara masyarakat hukum adat di
Kampung Mawesday dan Kampung Kaptiau di Kabupaten Sarmi dan juga untuk
mengetahui penyelesaian sengketa batas tanah ulayat antara masyarakat hukum
adat di Kampung Mawesday dan Kampung Kaptiau di Kabupaten Sarmi.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
empiris yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi
sosial yang riil dan fungsional dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan.
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang
menyebabkan sengketa batas tanah ulayat antara masyarakat hukum adat di
Kampung Mawesday dan Kampung Kaptiau di Kabupaten Sarmi yaitu berawal
ketika ada sebuah perusahaan kayu yang ingin membangun tangki minyak di
kampung Kaptiau, namun warga dari kampung Mawesday mengklaim bahwa
lahan yang akan dibangun itu masih bagian dari hak ulayat dari masyarakat
hukum adat di kampung Mawesday bukan milik dari masyarakat hukum adat di
kampung Kaptiau sehingga terjadi pemblokadean jalan dan bentrok antara dua
kampung tersebut dengan mengakibatkan luka-luka akibat senjata tajam yang di
alami oleh warga kedua kampung tersebut. Sedangkan penyelesaian sengketa
batas tanah ulayat antara masyarakat hukum adat di Kampung Mawesday dan
Kampung Kaptiau di Kabupaten Sarmi yang sudah berujung bentrok dan
mengakibatkan warga yang terluka akibat senjata tajam dari kedua kampung
tersebut maka pihak berwajib (polisi) sebagai mediator yang sebagai
penengah atau pihak ketiga yang tugasnya hanya membantu para pihak yang
bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai
kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan dihadiri Kepala Suku dari
kedua kampung tersebut untuk membantu menyelesaikan masalah yang terjadi
menyangkut batas tanah ulayat.