Analisis Pembuktian Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Yang Dilakukan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Mamberamo Raya.

Penelitian ini dengan judul “Analisis Pembuktian Tindak Pidana
Pemilihan Umum Kepala Daerah Yang Dilakukan Anggota Panitia Pemungutan
Suara di Kabupaten Mamberamo Raya’. Pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A
Jayapura. Dengan tujuan untuk mengetahui bentuk surat Dakwaan dalam, Putusan
Nomor. 373/Pid.Sus/2020/PN.Jap Pada Pengadilan Kelas 1 A Jayapura serta
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala
Daerah sesuai Studi Putusan Nomor. 373/Pid.Sus/2020/PN.Jap. Pada Pengadilan
Kelas 1 A Jayapura.
Hasil penelitian Tindak pidana kepala daerah yang di lakukan oleh
anggota panitia pemungutan suara (PPS) dengan Putusan No. 373/
Pid.Sus/2020/P.N Jayaparu, di Dakwa dengan Dakwaan Tunggal, . Terdakwa
dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan
Verifikasi dan Rekapilutasi data terhadap dukungan calon perseorangan.
sebagaimana diatur dalam Pasal 185B Jo Pasal 48 Undang-undang RI Nomor 10
Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang.
Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang diberikan tugas dan
kewenagan namun tidak melaksanakannya dengan baik, sehingga menimbulkan
pelanggaran-pelanggaran hukum. Untuk itu bagi setiap orang yang diberikan
tugas dan kewengan agar melaksakannya dengan baik sehingga tidak terjadi
pelanggaran-pelanggaran hukum yang sama seperti yang terjadi di Kabupaten
Mamberamo Raya. Kasus Putusan No. 373/ Pid.Sus/2020/P.N Jayapura