Eksistensi Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Waropen.

Skripsi ini berjudul ―Eksistensi Pengakuan Negera Terhadap Masyarakat
Hukum Adat di Kabupaten Waropen‖. Dengan tujuan mengetahui pengakuan
negara terhadap masyarakat hukum adat waropen, dan mengetahui bentuk
pengakuan terhadap masyarakat hukum adat waropen.
Metode yang digunakan dalam pengkajian ini yakni menitik beratkan pada
penelitian hukum normatif. Jenis penelitian yuridis normatif ini dimaksudkan
untuk menjelaskan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan pengakuan masyarakat hukum adat.
Hasil penelitian tentang pengakuan masyarakat hukum adat Waropen
diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa ―Negara
mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta
hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam
undang-undang‖. Kemudian ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 diperkuat
dengan ketentuan pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 bahwa identitas budaya dari
masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan
peradaban. Selain itu juga, ada beberapa undang-undang sektoral yang
memberikan jaminan hak-hak masyarakat hukum adat. Serta dalam bentuk
pengakuan di daerah dituangkan dengan sebuah produk hukum yang tetap yakni
Peraturan Daerah Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat
Waropen di kabupaten Waropen.