Rahman, Zulfa Zahra Nur Aisyah (2024) Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Rencana Perkawinan Secara Sepihak Menurut Adat Bugis di Kota Jayapura. Undergraduate thesis, Universitas Cenderawasih.
COVER.pdf
Download (497kB)
BAB I.pdf
Download (214kB)
BAB II.pdf
Download (319kB)
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (202kB)
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (88kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (91kB)
Abstract
Penelitian yang berjudul “Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Rencana
Perkawinan Secara Sepihak Menurut Adat Bugis di Kota Jayapura”, tujuan
disusunya penulisan ini bagi seluruh masyarakat yang mempelajari ilmu hukum di
bidang keperdataan khususnya yang berkaitan dengan faktor penyebab pembatalan
dan akibat hukum pembatalan pelaksanaan janji perkawinan secara sepihak
terutama dalam masyarakat Bugis Makassar. Tidak jarang setelah prosesi
mapettuada/lamaran rencana perkawinan dibatalkan oleh salah satu pihak. Hal ini
tentunya menjadi polemik tersendiri dikarenakan di dalam proses mapettuada ini
ada sejumlah uang dan barang yang telah diserahkan dari calon mempelai laki-laki
(uang panai’) kepada calon mempelai perempuan. Dalam penelitian ini penulis akan
membahas akibat implikasi hukum dibatalkannya rencana perkawinan setelah
prosesi Peminangan dalam adat.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
pendekatan empiris dan normatif. Metode penelitian ini untuk mencari tahu apa
akibat hukum dan bagaimana penyelesaian apabila terjadi pembatalan secara
sepihak dalam rencana perkawinan
Peraturan perundang-undang mengenai perkawinan tidak mengatur sama
sekali akibat hukum berkaitan dengan pembatalan secara sepihak pernikahan
(perkawinan) setelah adanya peminangandan pertunangan, sehingga orang begitu
mudah untuk membatalkannya secara sepihak yang berakibat merugikan pihak
lainnya. Namun demikian, jika mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung
Nomor 3191 K/Pdt/1984 tanggal 12 Desember 1985, maka pembatalan secara
sepihak pelaksanaan janji pernikahan (perkawinan) setelah adanya kepatutan dalam
masyarakat, serta merupakan suatu perbuatan melawan hukum, dimana
yurisprudensi inilah yang kemudian dijadikan pula sebagai dasar pertimbangan
hukum hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 1644 K/Pdt/2020.yaitu
putusan terhadap pembatalan secara sepihak pernikahan (perkawinan) setelah
adanya peminangan dan pertunangan.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Contributors: | Contribution Name NIDN Email Thesis advisor Reumi, Frans 0013076004 UNSPECIFIED Thesis advisor Katjong, Kadir 0007125905 UNSPECIFIED |
| Uncontrolled Keywords: | Pembatalan, Rencana Perkawinan, Adat Bugis, Kota Jayapura. |
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 344 Hukum ketenagakerjaan, buruh, sosial, pendidikan dan budaya 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 347 Prosedur dan pengadilan 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 348 Undang-undang, hukum, regulasi dan kasus 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 349 Hukum yurisdiksi tertentu, wilayah, wilayah sosial ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum - S1 |
| Depositing User: | Imanuel |
| Date Deposited: | 08 Feb 2026 14:33 |
| Last Modified: | 08 Feb 2026 14:33 |
| URI: | http://repository.uncen.ac.id/id/eprint/618 |
