Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Ulayat Antara Masyarakat Hukum Adat di Kampung Kabiding Distrik Oksibil Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.

Penelitian ini dengan judul “Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah
Ulayat Antara Masyarakat Hukum Adat Di Kampung Kabiding Distrik Oksibil
Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang”. Tujuannya untuk
mengetahui proses pengadaan tanah ulayat antara masyarakat hukum adat di
Kampung Kabiding Distrik Oksibil dengan Pemerintah Daerah Kabupaten
Pegunungan Bintang dan untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa tanah
ulayat masyarakat hukum adat di Kampung Kabiding Distrik Oksibil dengan
Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan
empiris, yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada undangundang, bahan kepustakaan, peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan
hukum lainnya yang bersifat sekunder, sedangkan yuridis empiris yaitu
mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil
dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa proses pengadaan tanah ulayat
antara masyarakat hukum adat di Kampung Kabiding Distrik Oksibil dengan
Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang melalui beberapa tahap
proses penyelenggaraan dimulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan
penyerahan hasil dan cara penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat hukum
adat di Kampung Kabiding Distrik Oksibil dengan Pemerintah Daerah Kabupaten
Pegunungan Bintang melalui 2 (dua) cara yaitu melalui lembaga Iwol dan Dewan
Adat Aplim Apom Sibilki. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan sengketa
pengadaan tanah ulayat antara masyarakat hukum adat di Kampung Kabiding
Distrik Oksibil dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang yaitu
antara lain dimana cara pengambilan tanah yang di lakukan oleh Pemerintah
Daerah dengan mendekati orang-orang yang mengaku bahwa tanah yang mau
digunakan pemerintah merupakan tanah miliknya atau dengan kata lain yaitu
Pemerintah Daerah salah sasaran, dan juga dalam pemberian ganti kerugian tanah
ulayat kepada masyarakat hukum adat tersebut tidak sesuai dengan
permintaan dari masyarakat adat yang mempunyai tanah ulayat tersebut.