Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Atas Pewarisannya Yang Belum Didaftarkan Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura.

Penelitian ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Atas
Pewarisannya Yang Belum Didaftarkan Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura”. Tujuannya
untuk mengetahui akibat hukum peralihan hak atas tanah karena pewarisan yang tidak
didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura dan untuk mengetahui perlindungan hukum
terhadap ahli waris atas pewarisannya yang belum didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota
Jayapura.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris, yuridis
normatif yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada undang-undang, bahan kepustakaan,
peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder,
sedangkan yuridis empiris yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai
institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa akibat hukum peralihan hak atas tanah
karena pewarisan yang tidak didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura yaitu
bahwa ahli waris sebagai pemegang hak atas tanah tidak mendapat jaminan kepastian
hukum karena ahli waris tersebut tidak mempunyai sertifikat sebagai surat tanda bukti hak
yang tertulis atas nama ahli waris dan ahli waris tidak dapat melakukan perbuatan hukum,
misalnya seperti jual beli, hibah, tukar menukar, pembagian hak bersama dan pemasukan
dalam perusahaan. Sedangkan perlindungan hukum terhadap ahli waris atas pewarisannya yang
belum didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura sesuai dengan Pasal 28D ayat (1)
Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya ahli waris tetap mendapat perlindungan hukum
karena secara materiil hak dan kewajiban dari pewaris langsung beralih otomatis kepada
ahli waris sebagai pemegang hak atas tanah yang sah.