Transparansi Penggadaan Barang / jasa Secara Elektronik Di Kota Jayapura.

Penelitian ini dengan judul “Transparansi Penggadaan Barang / jasa Secara
Elektronik Di Kantor walikota Jayapura Proses pengadaan barang dan jasa
pemerintah secara elektronik (e- procurement) adalah salah satu jenis kegiatan
pemerintah yang dilakukan dengan menggunakan anggaran APBD. Dalam
penyelenggaraan e-procurement dibutuhkan koordinasi dan komunikasi antara
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan Bagian Pengadaan Barang
dan Jasa (BPBJ) Kota Kota Jayapura sebagai pihak yang melaksanakan proses
pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Kota Jayapura. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menjelaskan koordinasi dalam pengadaan barang/jasa
serta pola komunikasi antara LPSE dan BPBJ dalam proses pengadaan
barang/jasa di Pemerintah Kota Kota Jayapura. Penelitian ini menggunakan
metode penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi yang dipilih dalam penelitian
adalah LPSE dan BPBJ Kota Kota Jayapura. Teknik penentuan informan
dilakukan secara purposive. Sementara teknik pengumpulan data dalam penelitian
ini menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara secara
mendalam. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan
penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk menguji keabsahan data penelitian
digunakan teknik triangulasi sumber.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan e-procurement di
linkungan Pemerintah Kota Kota Jayapura berjalan selama 5 tahun. Koordinasi
dan komunikasi antara LPSE dengan BPBJ selama proses e-procurement
termasuk dalam koordinasi horizontal. Komunikasi dilakukan secara dua arah
dimana masing-masing pihak saling memberikan feedback terhadap pelaksanaan
e- procurement, pola komunikasi organisasi yaitu pola roda dimana pimpinan
berkedudukan sentral. Koordinasi dan komunikasi telah dilaksanakan secara
efektif terkait dengan pembahasan mengenai pelaksanaan e-procurement,
permasalahan e-procurement, perkembangan SPSE, pemberian sosialisasi dan
BIMTEK kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Kota
vi
Jayapura. Selama proses koordinasi dan komunikasi terdapat beberapa hambatan
diantaranya permasalahan waktu dan kurangnya SDM berbasis IT.