Perlindungan Hukum Usaha Kecil Korban Kebakaran ( Tempat Usaha ) Ruko Waena Kota Jayapura.

Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Usaha Kecil Korban
Kebakaran ( Tempat Usaha ) Ruko Waena Kota Jayapura” adapun tujuan
penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja bentuk tanggungjawab pemerintah
terhadap korban kebakaran tempat usaha dan bagaiman bentuk ganti rugi
Perlindungan hukum kepada Pelaku Usaha Korban Kebakaran Ruko Waena.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
pendekatan empiris dan normatif. Metode ini digunakan untuk mengetahaui
bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap usaha kecil korban kebakaran
(tempat usaha ) ruko waena dan bagaimana ganti rugi dalam bentuk perlindungan
hukum terhadap korban kebakaran (tempat usaha) ruko waena. Sampael penelitian
yang di gunakan terdiri dari korban usaha terdampak, pemerintah yang ada di kota
jayapura. Pengunpulan data yang di lakukan melalui penelitian lapangan dengan
cara wawancara.
Hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa : Bentuk tanggung jawab
pemerintah berdasarkan peraturan Nomor 21 Tahun 2008 yang di ramping ddan di
undangkan dalam UU No.24 Tahun 2007 atauran ini berlaku efektif dan di mulai
26 april 2007 bentuk tanggung jawab pemerintah dapat di lihat dari beberapa
bentuk teru tama terkait, pemulihan ekonomi terhadap sarana prasarana,
pemulihan sisoal secara psikologis, pemulihan tempat usaha dan memberikan
bantuan dasar. Bentuk pelaksanaan ganti rugi terhadapa korban kebakaran usaha
kecil sudah di laksanakan namun pemerintah hanya menberikan bantuan dasar
berupa sembako, kompor, dan alat tidur. Adapun bantuan-bantuan bantuan lainya
yang sudah di berikan oleh beberapa lembaga yang berupa dana (uang) namun
bantuan tersebut tidak di terima langsung oleh para korban, namun bantuan
tersebut di terima langsung oleh pihak sipur (TNI) yang punya tempat usaha yang
di sewakan kepada para korban. Maka pelaksanaan ganti rugi sudah di lakukan
oleh pemerintah namun bantuan ganti rugi tersebut tidak samapai ketangan
korban.