Implementasi Pemidanaan Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Jayapura (Studi Kasus Nomor : 193/Pid.Sus/ 2021/PN.Jap.)

Penelitian ini dengan memilih judul “Implementasi Pemidanaan Pelaku
Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Jayapura (Studi Kasus Nomor :
193/Pid.Sus/ 2021/PN.Jap.)”. Dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui untuk
mengetahui dakwaan dari tuntutan Penuntut Umum dalam tindak pidana
kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jayapura dan Pertimbangan Hakim
Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam
Perkara Pidana Nomor. 193/Pid.Sus/ 2021/PN.Jap
Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Normatif.
Metode penelitian yuridis normatif, bertitik tolak dengan meneliti data pustaka
atau studi kepustakaan, (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder),
khususnya ketentuan perundang-undangan yang mempunyai kaitan dengan judul
dan rumusan masalah pada Pengadilan Pengadilan Kelas IA Jayapura terkait
Implementasi Pemindanaan Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam
Putusan hakim dan Dakwaan dari tuntutan Penuntut Umum
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bentuk dakwaan dari tuntutan
Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal hanya satu tindak pidana saja yang
didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau
dakwaan pengganti lainnya. Karena didakwakan pelaku telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbuatan cabul”,
berdasarkan pertimbangan Hakim Terdakwa DAVID AURI Alias. DAVID, telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbuatan
cabul”, melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002,
tentang Perlindungan Anak, Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu
dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun dan denda sejumlah
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda
tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama: 2 (dua)
bulan. Oleh sebab itu, dihimbau kepada keluarga, lembaga pendidikan, serta
lingkungan masyarakat sekitar agar dapat saling mengawasi dan memberikan
edukasi seks agar tindakan seksual yang berbahaya dan merugikan dapat dihindari
dengan meningkatkan kontrol diri secara keseluruhan serta bagi Aparat penegak
hukum diharapkan lebih memperhatikan penggunaan pasal yang disangkakan
terhadap pelaku sesuai dengan latar belakang tindak kejahatan yang dilakukan
agar dapat menjerat pelaku dengan hukuman yang semestinya.