Wewenang Majelis Rakyat Papua Dalam Memberikan Persetujuan Terhadap Perjanjian Kerjasama Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Provinsi Papua.

Penelitian ini berjudul “Wewenang Majelis Rakyat Papua Dalam
Memberikan Persetujuan Terhadap Perjanjian Kerjasama Dalam
Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Provinsi Papua”.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui wewenang Majelis Rakyat
Papua dalam memberikan Persetujuan Terhadap Perjanjian Kerja Dalam
Pengelolaan Sumber Daya di Provinsi Papua dan untuk mengetahui Faktor-faktor
apa yang mempengaruhi wewenang Majelis Rakyat Papua dalam memberikan
Persetujuan Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Provinsi Papua.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum
normatif dan hukum empiris yaitu penelitian yang mengamati ketentuan peraturan
perundang-undangan dan melihat implementasinya secara langsung dilapangan/
dalam masyarakat.
Hasil penelitian menunjukan bahwa wewenang MRP dalam memberikan
persetujuan terhadap perjanjian kerjasama pengelolaan sumber daya alam di
Provinsi Papua tidak pernah dilakukan sebagaimana perintah UU Otsus-Papua,
Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2004 serta Perdasus Nomor 4 Tahun 2008
yang mengatur tentang pelaksanaan tugas dan wewenang MRP, hal tersebut
dikarenakan izin pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Papua selama ini
dikeluarkan oleh pemerintah pusat, hubungan pemerintah pusat dan daerah
hanyalah hubungan koordinasi saja. Oleh karenanya tindakan pemerintah pusat
merupakan tindakan sewenang-wenang negara terhadap pemerintah Provinsi
Papua dan perbuatan melanggar hukum, hasil penelitian lainnya terkait FaktorFaktor yang mempengaruhi wewenang Majelis rakyat papua dalam memberikan
persetujuan terhadap pengelolaan sumber daya alam di provinsi papua adalah
faktor hukum (undang-undang ) itu sendiri dan faktor penegak hukum itu sendiri
melalui organ pemerintah pusat.