Analisis Pengaturan Kontrak Elektronik dan Tanggungjawab Para Pihak (Studi Kasus Arisan Online).

Penelitian dengan judul “analisis pengaturan kontrak elektronik dan
tanggungjawab para pihak (studi kasus arisan online)” dilakukan untuk mengetahui dan
mengkaji bagaimana pengaturan kontrak dan tanggung jawab hukum para pihak dalam
pelaksanaan arisan yang dilakukan secara online apakah dapat memberikan
perlindungan hukum bagi penyelenggara arisan maupun peserta arisan yang ditinjau
dari hukum dan kemanfaatan yang dilakukan
Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis
normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual data yang di
gunakan berupa data sekunder yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Metode
pengumpulan data di peroleh dengan studi kepustakaan dan wawancara. Data kemudian
dianalisi sesuai dengan rumusan masalah yang ada.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan kontrak elektronik dalam arisan
online bahwa perjanjian arisan online yaitu perjanjian ini diklasifikasikan sebagai
perjanjian yang dilakukan oleh para anggota arisan..perjanjian arisan online juga dapat
digolongkan dalam transaksi elektronik karena pelaksanaannya dilakukan melalui
media sosial. Pasal 1320, pasal 1338 kuhperdata dan uu ite, kemudian aturan yang
berlaku secara khusus berupa perjanjian arisan online itu sendiri. Perjanjian arisan
online dikatakan sah secara hukum karena dapat dibuktikan dengan adanya alat bukti
elektronik berdasarkan pasal 5 uu ite. Akibat hukum yang di terima pelaku wanprestasi
dalam perjanjian arisan online diberikan dalam bentuk denda, bunga, dan/atau ganti
kerugian. Tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan arisan online berupa tanggung
jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum dengan adanya satu pihak
yang dirugikan akibat perbuatan dari pihak lainya. Perbuatan melawan hukum memiliki
ruang lingkup yang lebih luas ,perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup
perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, akan tetapi jika perbuatan
tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuanketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan
melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak
yang dirugikan.
Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat pemahaman bahwa
adanya kepastian hukum bagi para peserta maupun kepada penyelegara arisan online,
dapat memberikan dan mewujudkan tugas pemerintah Indonesia sebagaimana diatur
dalam KUHPer dan UU ITE guna memberikan informasi dan pengetahuan mengenai
pengaturan kontrak elektronik dalam konteks arisan online dan tanggung jawab hukum
para pihak kasus arisan online.