Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan di Kantor Cabang Tanah Hitam Kota Jayapura.

Penelitian dengan judul, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam
Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Kantor
Cabang Tanah Hitam Kota Jayapura”
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor BRI Cabang Tanah Hitam Di Kota
Jayapura, bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan
kepada kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan ketika
debitur wanprestasi menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda yang Berkaitan dengan
Tanah dan akibat hukum yang terjadi atas pelanggaran ketentuan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda
yang Berkaitan dengan Tanah.
Data yang diproses selama penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian
disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan
menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang berhubungan dengan
penelitian.
Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Bentuk Perlindungan Hukum yang
diberikan kepada Kreditur apabila Debitur Wanprestasi dalam suatu Perjanjian
Kredit dengan jaminan Hak Tanggungan menurut ketentuan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda
yang Berkaitan dengan Tanah. Apabila bank menganggap permohonan kredit
tersebut layak untuk diberikan kepada debitur sesuai dengan kelengkapan hal-hal
yang dipersyaratkan oleh pihak bank, maka bank akan memberikan Surat
Penegasan Kredit yang berisi: Jumlah atau besar kredit yang disetujui; Jangka
waktu pengembalian kredit; Biaya-biaya seperti besarnya bunga dan biaya lain
yang diperlukan; Syarat-syarat penarikan kredit; Cara pengembalian kredit;
Bentuk jaminan kredit dan nilainya. Dengan mengisi data yang valid agar dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum apabila terjadi wanprestasi terhadap
Debitur, (2) Akibat Hukum yang terjadi atas pelanggaran ketentuan UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta
Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Berdasarkan Penjelasan Pasal 10
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah
Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, dijelaskan bahwa perjanjian
yang menimbulkan hubungan hukum utang-piutang ini dapat dibuat secara tertulis
baik dalam bentuk akta di bawah tangan maupun akta autentik, tergantung pada
ketentuan hukum yang mengatur materi perjanjian itu. Bentuk perlindungan
hukum yang diberikan kepada kreditur menurut Undang-Undang ini terdapat pada
bentuk perjanjian kredit itu sendiri berupa akta perjanjian kredit yang disepakati
bersama. Oleh karena itu Kreditur sebaiknya melakukan sebuah perjanjian pinjam
meminjam uang dengan Debitur haruslah dengan akta authentic yang memiliki
kekuatan hukum yang sah.