Peran Kepala Dewan Adat dalam Penyelesaian Perselingkuhan dalam Perkawinan pada Masyarakat Hukum Adat Suku Wondei,Wondau,Wonawa di Kampung Ansus Kabupaten Kepulauan Yapen.

Penelitian ini dengan judul” Peran Kepala Dewan Adat dalam
Penyelesaian Perselingkuhan dalam Perkawinan pada Masyarakat Hukum Adat
Suku Wondei,Wondau,Wonawa di Kampung Ansus Kabupaten Kepulauan
Yapen” untuk mengetahui jalannya proses penyelesaian sengketa perselingkuhan
pada masyarakat ada Suku Wondei, Wondou, Wonawa (3W).
Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris,
yang memberikan penekanan pada data lapangan, dan di dukung terlebih dahulu
dengan mempelajari Hukum Adat dan Hukum Perkawinan Adat yang berlaku di
Indonesia dan merupakan penelitian keputusan.
Hasil Penelitian menunjukan bahwa Peran utama Lembaga Masyarakat
adat suku Wondei, Wondau, Wonawa (3W) di Kabupaten Yapen dalam
menyelesaiakan sengketa perselingkuhan yang terjadi di Masyarakat adat suku
Wondei, Wondau,Wonawa 3W yaitu, menjadi fasilitator dengan menampung dan
menyelesaikan semua keluhan-keluhan atau masalah-masalah, aspirasi dari
Masyarakat tentang adat di Kabupaten Yapen. Dan adapun tahapan penyelesaian
perselingkuhan melalui peradilan adat pada Masyarakat adat di kabupaten yapen,
sebagai berikut: Melakukan laporan atau pengaduan kepada pihak lembaga adat
mengenai masalah yang di hadapinya. Penerimaan laporan oleh pihak lembaga
adat atas apa yang dilaporan oleh yang berperkara. Tahap persidangan yang
dilakukan oleh pihak lembaga adat dalam menyelesaikan perkara yang dilaporkan.
Tahapan pembaca putusan dan pemberian sanksi terhadap hal yang diperkarakan
Putusan peradilan adat masyarakat adat suku Wondei, Wondau, Wonawa (3W)
memiliki putusan lembaga adat terhadap penyelesaian sengeta perselingkuhan,
sebab sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penelitian menunjukan bahwa
masyarakat menganggap sistem hukum adat sebagai suatu entitas aturan yang
sangat dihormati dan dijunjung tinggi keberadaannya, dibandingkan dengan
hukum positif yang berlaku. Oleh karenanya sudah menjadi kewajiban pemerintah
prvinsi papua untuk mengusut serta mendukung eksistensi Hukum adat melalui
peraturan daerah (perda).