Peranan Kepala Distrik Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Untuk Mewujudkan Tertib Hukum Pertanahan di Kampung Arowi Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari.

Penelitian ini dengan judul “Peranan Kepala Distrik Selaku Pejabat
Pembuat Akta Tanah Untuk Mewujudkan Tertib Hukum Pertanahan Di Kampung
Arowi Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari”. Tujuannya untuk
mengetahui peranan Kepala Distrik selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
untuk mewujudkan tertib hukum pertanahan di kampung Arowi Distrik Manokwari
Timur Kabupaten Manokwari dan untuk mengetahui kendala-kendala yang
dihadapi oleh Kepala Distrik selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk
mewujudkan tertib hukum pertanahan di kampung Arowi Distrik Manokwari Timur
Kabupaten Manokwari.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan
empiris, yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada undangundang, bahan kepustakaan, peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum
lainnya yang bersifat sekunder, sedangkan yuridis empiris yaitu mengidentifikasi
dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam
sistem kehidupan yang nyata.
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa peranan Kepala Distrik selaku
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mewujudkan tertib hukum pertanahan
di kampung Arowi Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari sangatlah
penting, dimana Kepala Distrik diberikan kewenangan sebagai Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) yang bertugas untuk melayani permohonan-permohonan untuk
membuat akta-akta tanah tertentu yang disebut dalam peraturan-peraturan
berkenaan dengan pendaftaran tanah. Dalam menghadapi permohonanpermohonan tersebut Kepala Distrik yang bertugas sebagai Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) wajib mengambil keputusan untuk menolak atau mengabulkan
permohonan yang bersangkutan. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi oleh
Kepala Distrik selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mewujudkan
tertib hukum pertanahan di kampung Arowi Distrik Manokwari Timur Kabupaten
Manokwari antara lain banyaknya tugas-tugas dalam bidang pemerintahan atau
dalam kedudukannya sebagai Kepala Distrik selaku kepala wilayah setempat,
sehingga membuat peran Kepala Distrik sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) sementara hanya merupakan tugas sampingan, akibatnya semua urusan
yang berperan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara cenderung
diserahkan kepada staf Kepala Distrik yang membantunya, bahwa banyak
masyarakat yang tidak memberikan informasi kepada kelurahan bahwa tanahnya
telah terjadi peralihan hak atas tanah, dan kurangnya penyuluhan-penyuluhan dari
Badan Pertanahan Kabupaten Manokwari tentang arti pentingnya pendaftarantanah
kepada masyarakat.