Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perkawinan Beda Agama Yang Tidak Dicatat.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Jayapura, dengan tujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap
anak akibat perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan dan untuk mengetahui
dampak negatif akibat perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan. Tipe
penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dan
penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara,
wawancara dan menggunakan teknik penelurusan pustaka. Data yang diperoleh
dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis kualitatif
yaitu berusaha menganalisa data dengan menguraikan dan memaparkan secara
jelas dan apa adanya mengenai obyek yang diteliti Hasil penelitian
mengungkapkan bahwa Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah atau
anak luar kawin berhak mendapatkan perlindungan hukum dari Negara mengenai
hak-hak normatifnya sebagai anak bangsa.
Perlindungan yang patut diberikan oleh Negara adalah dituangkannya hakhak normatif anak luar kawin tersebut di dalam suatu peraturan perundanganundangan, yaitu di antaranya hak untuk pendidikan yang layak, dan juga hak
untuk mewaris dari orang tuanya bilamana orang tuanya telah meninggal dunia.
Karena tidak adil dan tidak bijak bilamana Negara melepaskan laki-laki sebagai
ayah biologisnya yang menyebabkan kelahiran anak luar kawin tersebut dari
tanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan terhadap anak luar kawin ini. Dan
hanya menyebabkan tanggung jawab tersebut untuk dipikul oleh ibunya saja.
Serta dampak negatifnya Akibat hukum yang sudah diuraikan merugikan
masyarakat karena terdapat perlakuan diskriminasi terhadap perkawinan yang
tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Akibat hukum tersebut salah satunya
terjadi pada akta kelahiran bagi anak yang belum dicatatkan perkawinannya
memang di akta dapat ditulis nama ayah dan ibu, namun tetap ada perbedaan yaitu
catatan pinggir yang menjelaskan bahwa anak terlahir dari perkawinan yang
belum dicatatkan. Perlindungan hukum anak dari perkawinan beda agama yang
tidak dicatat yang diberikan oleh peraturan perundangundangan antara lain
berupa: Perlindungan hak anak atas jaminan kesejahteraan, identitas diri,
perlidungan sosial, jaminan pendidikan, kesehatan, memeluk agama, dan
perlindungan khusus anak. Perlu adanya pengaturan mengenai perkawinan beda
agama dalam hukum perkawinan di Indonesia sebagai dasar hukum perkawinan
beda agama. Dan perlu adanya peningkatan sosialisasi administrasi kependudukan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.