Analisis Hukum tentang Kedudukan Hukum Pelaksanaan Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan di Kabupaten Jayapura.

Penelitian dengan judul “Analisis Hukum tentang Kedudukan
Hukum Pelaksanaan Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. PLN
(Persero) dengan Pelanggan di Kabupaten Jayapura”. Adapun tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami kedudukan hukum
dan pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero)
dengan pihak pelanggan di Kabupaten jayapura.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yaitu untuk mengkaji dan
menganalisis norma-norma hukum yang ada dalam perjanjian antara
PT.PLN dengan para pelanggan di Kabupaten Jayapura. Norma-norma
dalam perjanjian tersebut akan dikaji sejauhmana kesesuaiannya dengan asasasas dan syarat-syarat perjanjian serta sejauhmana dapat memenuhi
persyaratan perlindungan konsumen.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kedudukan PT. PLN sebagai
pihak yang memonopoli penyediaan tenaga listrik PT. PLN telah mendapatkan
posisi yang sangat menguntungkan dalam berhadapan dengan konsumen. Posisi
yang pertama PT.PLN sebagai perusahaan negara yang dapat menggunakan
wewenang kekuasaan negara (pemerintah) dan posisi yang kedua sebagai
perusahaan berorientasi pada keuntungan. Dalam posisi ini berlaku hukum ekonomi
yaitu modal yang sekecil-kecilnya guna memperoleh keuntungan yang sebesarbesarnya. Kedua posisi PT.PLN menempatkan konsumen pada posisi yang
lemah karena konsumen dalam melakukan perjanjian jual beli tenaga listrik harus
berhadapan dengan kekuatan PT. PLN sebagai BUMN yang mewakili negara
dalam menyelenggarakan kepentingan umum.
Perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN dengan pelanggan di Kabupaten
Jayapura merupakan perjanjian baku, dimana salah satu pihak yaitu PT. PLN telah
menyediakan formulir, sedangkan pihak yang lain yaitu pelanggan berkewajiban
untuk mengisi dan menandatanganinya. Walaupun kadang-kadang isinya tidak
sesuai dengan kehendak pelanggan. Jika diperhatikan memang ada kepincangan,
dimana kedudukan para pihak tidak sama (tidak seimbang). Namun demikian dilihat
dari segi hukum perdata, maka perjanjian itu sah karena telah memenuhi syarat
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.