Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Tanao di Kampung Tarau Kabupaten Kepulauan Yapen.

Penelitian dengan judul “perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat
suku tanao di kampung tarau kabupaten kepulauan yapen” tujuan penelitian ini yaitu untuk
mengetahui bagaimana peraturan perundang-undang perdasus no 5 tahun 2022 tentang penegukan
dan perlindungan masyarakat hukum adat, dan bagaiman kesadaran masyarakat hukum adat suku
tanao untuk ikut serta patut dan saling menjaga kekuasaan dan harta warisan dari para moyang,
agar masa depan mendatang dapat pahami dan mengerti pentingannya menjaga kesatuan dalam
melindungan dan dapat membelah hak dan kekuasaan hak ulayat tersebut.
Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan tipe penulisan yuridis normatif,
penelitian jenis ini diterapkan karena berlandaskan pada konsep norma yang mana sumber bahan
hukum meliputi pada bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undang, UUPA dan bahan
hukum sekunder seperti asas-asas, doktrin hukum serta yurispurdensi yang sudah ada.
Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa Pengaturan pengakuan dan perlindungan
hak ulayat Masyarakat Hukum Adat tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undang yang
sifatnya sektoralisme. Masing-masing instansi pemerintah memiliki aturan, perangkat
kelembagaan, program, dimensi dan bahkan ideologi masing-masing dalam memandang
masyarakat adat. Pemerintah Daerah berperan memberikan perindungan hukum hak ulayat
masyarakat Hukum Adat di Papua , Mengkaji lebih dalam maka penelitian ini di ambil langsung
pada kampung Tarau tepatnya suku tanao, melalui regulasi. Eksinstensi masyarakat adat di
Kampung Tarau Kabupaten Kepulauan Yapen yang diakui keberadaannya di bagian wilayah adat
saireri dengan dibentuknya Lembaga-lembaga Adat di tingkat Kabupaten maupun di setiap
kecamatan dan kampung berdasarkan Perdasus Prov Papua No.5 Tahun 2022 Tentang Pengakuan
dan Perlindungan Masyarakat Adat Papua.