Akibat Hukum terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Kota Jayapura.

Penelitian yang berjudul “Akibat Hukum terhadap Perkawinan Beda Agama
menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Kota Jayapura”. Bertujuan untuk
mengetahui akibat hukum terhadap perkawinan beda agama dan mengetahui
persepsi masyarakat terhadap perkawinan beda agama di Kota Jayapura.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
pendekatan empiris dan metode pendekatan normatif. Teknik yang dilakukan untuk
mengumpulkan data adalah dengan riset kepustakaan (library research) dan
wawancara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkawinan beda agama banyak terjadi
belakangan ini, di tengah-tengah masyarakat Indonesia khususnya di Kota
Jayapura. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di
perbaharui oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sangatlah
dilarang sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) di sebutkan bahwa “Perkawinan yang sah
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”.
Akibat hukum dari perkawinan beda yaitu status perkawinan beda agama tidak sah
menurut masing-masing agama. Tidak sah pula menurut Undang-Undang
Perkawinan. Adanya status perkawinan yang tidak sah, maka akan membawa akibat
hukum juga terhadap status dan kedudukan anak. Anak yang dilahirkan dari
perkawinan beda agama adalah anak yang tidak sah atau anak diluar kawin karena
perkawinana kedua orang tuanya bukan merupakan perkawinan yang sah.