Analisis Hukum Kepemilikan Tanah Yang Dijadikan Setoran Modal Dalam Perseroan Terbatas.

Penelitian dengan judul “Analisis Hukum Kepemilikan Tanah Yang
Dijadikan Setoran Modal Dalam Perseroan Terbatas”, dilakukan dengan tujuan
untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan bentuk kepastian hukum atas
penyertaan tanah sebagai modal perseroan terbatas dan perlindungan hukum bagi
pemilik tanah yang di atasnya terdapat bangunan yang dijadikan penyertaan
modal perseroan terbatas.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (terapan).
Pendekatan ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa hukum tidak terlepas dari
kehidupan masyarakatnya berupa nilai dan sikap/ perilaku yang dilakukan (hukum
tidak otonom). Hasil pendekatan yuridis dan sosio kultural tersebut
diakumulasikan dalam suatu tatanan analisis untuk mengembangkan suatu
pemikiran baru tentang Kepemilikan Tanah Yang Dijadikan Setoran Modal Dalam
Perseroan Terbatas.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa bentuk kepastian hukum atas
penyertaan bangunan tanpa tanah sebagai modal perseroan terbatas, Dalam
prosesnya, berdasarkan UU PT Pasal 34 disebutkan secara jelas mengenai hal-hal
yang dilakukan apabila pemasukan modal dalam bentuk lainnya. Namun, untuk
kepastian prosesnya mengenai pemasukan modal dalam bentuk lainnya, dalam hal
ini dalam bentuk benda tidak bergerak selain tanah, maka pembuatan akta inbreng
yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk barang tidak bergerak
berupa tanah atau di hadapan Notaris bagi barang tidak bergerak lainnya sebagai
bukti sah pemasukan modal ke dalam perseroan terbatas. Oleh sebab itu,
mengenai kepemilikan tanah yang di atasnya dibangun bangunan oleh pihak lain
dengan dasar suatu perjanjian menurut penulis sudah cukup, hanya saja yang perlu
diperhatikan dalam hal ini adalah syarat dan ketentuan yang tercantum dalam akta
haruslah jelas dan detail. Tanpa mengabaikan syarat sahnya perjanjian
sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, seorang notaris wajib menjelaskan dan membuat para pihak benar-benar
mengerti dan paham akan maksud dari perjanjian tersebut dibuat.