Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Masyarakat Hukum Adat Apawer Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi.

Penelitian ini dengan judul “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Masyarakat
Hukum Adat Apawer Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi”. Tujuannya dari penelitian
ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan sengketa tanah ulayat antara masyarakat
hukum adat Apawer dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi dan untuk mengetahui
penyelesaian sengketa tanah ulayat antara masyarakat hukum adat Apawer dengan Pemerintah
Daerah Kabupaten Sarmi.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu
merupakan penelitian lapangan (penelitian data primer) mengidentifikasi dan mengkonsepsikan
hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan sengketa
tanah ulayat antara masyarakat hukum adat Apawer dengan Pemerintah Daerah Kabupaten
Sarmi yaitu pertama, masyarakat adat Kampung Tor Atas, khususnya Apawer Distrik Tor Atas
menyatakan bahwa Pemerintah Daerah belum mengganti rugi atas tanah ulayat yang dibangun
Jembatan Tor Atas serta aliran sungai yang mengalir disepanjang Jembatan Muara Tor. Kedua,
pendekatan Pemerintah Daerah untuk mengambil tanah ulayat tidak dilaksanakan secara
musyawarah dan mufakat. Cara pengambilan tanah ulayat yang dilakukan pemerintah adalah
dengan mendekati orang-orang yang mengaku bahwa tanah yang mau di gunakan pemerintah
merupakan tanah miliknya dan yang ketiga, Pemerintah Daerah tidak tepat sasaran dengan
memberikan uang ganti-rugi kepada pihak yang bukan pemilik dari tanah ulayat tersebut.
Sedangkan penyelesaian sengketa tanah ulayat antara masyarakat hukum adat Apawer dengan
Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi yang sudah berujung bentrok dan mengakibatkan warga
yang terluka akibat senjata tajam maka diselesaikan secara mediasi dimana pihak berwajib
(polisi) sebagai mediator yang sebagai penengah atau pihak ketiga yang tugasnya hanya
membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak
mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan dihadiri Kepala Suku dari
kampung Tor Atas tersebut untuk membantu menyelesaikan masalah yang terjadi antara
masyarakat hukum adat dengan Pemerintah Daerah.