Analisis Hukum Mengenai Kekuatan Hukum Surat Keputusan Pensiun sebagai Jaminan dalam Pemberian Kredit Pensiun di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Cabang Jayapura.

Penulisan skripsi yang berjudul “TAnalisis Hukum Mengenai Kekuatan Hukum
Surat Keputusan Pensiun sebagai Jaminan dalam Pemberian Kredit Pensiun di PT.
Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Cabang Jayapura” ini mempunyai
tujuan untuk mengkaji dan menganalisa tentang kekuatan hukum dari Surat
Keputusan (SK) Pensiun tersebut dalam pemberian kredit yang diberikan kepada
para pensiunan baik Pegawai Negeri Sipil maupun TNI/POLRI. Metode yang
digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normative dan
yuridis empiris. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber hukum
primer dan sumber hukum sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis
deskriptif kualitatif.
Surat Keputusan (SK) Pensiun yang digunakan sebagai jaminan dalam
pemberian kredit pensiun di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional tidak
mempunyai kekuatan hukum apapun hanya mengikat secara moral terhadap itikad
baik dari debitor atau pensiunan agar tidak disalahgunakan di kemudian hari.
Dengan menyerahkan SK Pensiun kepada pihak bank, membuktikan bahwa
debitor mempunyai itikad atau niat yang baik untuk membayar angsuran kredit
dengan memberikan kuasa memotong gaji setiap bulannya dan tidak akan
menyalahgunakan atau menjaminkan lagi SK Pensiun tersebut kepada kreditor
lain guna memperoleh pinjaman lain. Penyelesaian apabila terjadi kredit yang
bermasalah atau macet, lebih diutamakan dengan cara kekeluargaan guna
memberikan faedah bagi kedua belah pihak, baik kreditor maupun bagi debitor.
Agar bank menerapkan prinsip kehati-hatian secara konsisten. Dengan
banyaknya peminat dari kredit ini, bukan berarti tingkat kehati-hatian menjadi
berkurang bahkan harus lebih ditingkatkan guna memberikan rasa aman dan
memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Diharapkan PT. Bank Tabungan
Pensiunan Nasional tidak hanya memberikan kredit khusus bagi para pensiunan
Pegawai Negeri Sipil atau TNI/POLRI saja melainkan kepada para pengusaha-pengusaha juga.