Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Pada Kantor Pertanahan Teluk Wondama Kabupaten Teluk Wondama.

Penelitian ini dengan judul “Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Pada Kantor Pertanahan Teluk
Wondama Kabupaten Teluk Wondama”. Tujuannya untuk mengetahui peranan
PPAT dalam pendaftaran hak milik atas tanah pada Kantor Pertanahan Teluk
Wondama Kabupaten Teluk Wondama dan untuk mengetahui faktor-faktor yang
di alami oleh PPAT sehingga mengalami keterlambatan dalam pendaftaran hak
milik atas tanah pada Kantor Pertanahan Teluk Wondama Kabupaten Teluk
Wondama.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan
empiris, yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada undangundang, bahan kepustakaan, peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan
hukum lainnya yang bersifat sekunder, sedangkan yuridis empiris yaitu
mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil
dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa peranan PPAT dalam
pendaftaran hak milik atas tanah pada Kantor Pertanahan Teluk Wondama
Kabupaten Teluk Wondama sangatlah penting dimana PPAT sebagai pejabat
umum yang diberi wewenang untuk membuat akta-akta dalam peralihan hak atas
tanah, akta pembebanan serta surat kuasa pembebanan hak tanggungan, juga
bertugas membantu Kepala Kantor Pertanahan Nasional dalam melaksanakan
pendaftaran tanah dengan membuat akta-akta tertentu sebagai bukti telah
dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan atau
bangunan yang akan dijadikan dasar bagi bukti pendaftaran tanah dan faktorfaktor yang di alami oleh PPAT sehingga mengalami keterlambatan dalam
pendaftaran hak milik atas tanah yaitu terdapat persyaratan-persyaratan di
dalam PERKABAN 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan yang belum
dapat dipenuhi oleh para pihak dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak
ditandatanganinya akta peralihan hak atas tanah tersebut, sehingga PPAT
terlambat mendaftarkan aktanya, para pihak yang membuat akta menganggap
bahwa akta peralihan hak atas tanah yang telah dibuat dihadapan PPAT sudah
cukup sebagai alat bukti peralihan hak atas tanah, sehingga tidak perlu untuk
melakukan proses balik nama pada kantor pertanahan, para pihak yang membuat
akta memilih untuk mendaftarkan sendiri peralihan hak atas tanahnya pada kantor
pertanahan, sehingga tidak memberikan kuasa kepada PPAT untuk melakukan
pendaftaran peralihan haknya, selian itu juga faktor waktu dan kesibukan para
pihak sehingga menyebabkan PPAT sulit untuk meminta kelengkapan persyaratan
pendaftaran peralihan hak atas tanah, apabila ada kelengkapan dokumen yang
dianggap kurang lengkap oleh Kantor Pertanahan.