Analisis Sanksi Adat Terkait Perlindungan Hutan Perempuan di Kampung Tobati.

Hutan adat dipandang sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat hukum adat
dan memiliki nilai-nilai spiritual yang tidak dapat dapat tergantikan dengan apapun.
Oleh sebab itu, hutan adat memiliki peranan penting yang tidak dapat terpisahkan dari
kehidupan masyarakat hukum adat. Pada tataran normatif kedudukan hutan adat
memang telah diperkuat oleh negara melalui Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012,
sehingga hutan adat saat ini merupakan hutan yang berada dalam wilayah adat milik
masyarakat hukum adat dan menjadi bagian yang terpisahkan dari hutan negara. Namun
pada praktiknya, negara seringkali merampas hutan adat dengan dalil kepentingan
umum guna melancarkan proyek strategis nasional.
Undang-Undang Dasasr Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi
amanat untuk melindungi hak-hak setiap warga negara, salah satunya adalah
perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat dalam mendiami hutan adat. Isu
hukum yang penulis bahas disini adalah bagaimana kedudukan masyarakat hukum adat
dalam mendiami hutan adat dan juga bagaimana perlindungan terhadap hak
konstitusional masyarakat hutan adat oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan
pendekatan yuridis normative yang dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis.
Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa kedudukan masyarakat hukum
adat sebagai subjek hukum dan pemilik hak atas hutan adat yang mereka diami.
Sedangkan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah berupa penjaminan
kepastian hukum atas penguasaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat adalah
dengan menghasilkan produk hukum daerah sebagai bentuk perlindungan dan
pengakuan masyarakat hukum adat.
Hutan Perempuan atau Tonotwiyat merupakan salah satu aset berharga yang
dimiliki masyarakat Kampung Tobati bukan saja sebagai warisan dari leluhur
melainkan juga sebagai sumber mata pencaharian masyarakat kampung Tobati, dengan
demikian masyarakat adat sudah sepantasnya melindungi serta menjaga harta tersebut
dengan sepenuh jiwa dan raga dengan sistem hukum adat yang telah diwariskan secara
turun-temurun.