Analisis Hukum Terkait Kontrak Tanah Adat Antara Masyarakat Hukum Adat Yerisiam Dan PT Nabire Baru di Kabupaten Nabire.

Penelitian ini dengan judul “Analisis Hukum Terkait Kontrak Tanah Adat
Antara Masyarakat Hukum Adat Yerisiam Dan PT Nabire Baru Di Kabupaten
Nabire”. Tujuannya untuk mengetahui kontrak tanah adat antara masyarakat
hukum adat Yerisiam dan PT Nabire Baru di Kabupaten Nabire dan untuk
mengetahui kendala-kendala yang dihadapi didalam kontrak tanah adat antara
masyarakat hukum adat Yerisiam dan PT Nabire Baru di Kabupaten Nabire.
Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yuridis normatif dan
empiris yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada undang-undang, bahan
kepustakaan, peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya
yang bersifat sekunder dan melihat penerapannya melalui suatu penelitian
lapangan.
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kontrak tanah adat antara
masyarakat hukum adat Yerisiam dan PT. Nabire Baru di Kabupaten Nabire
awalnya area perkebunan perusahaan itu berada di wilayah adat Suku Yerisiam,
Distrik Yaur, Yaro, dan Wami, Kabupaten Nabire. PT. Nabire Baru beroperasi di
wilayah itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Papua Nomor 142
Tahun 2008. Perusahaan itu diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) di areal lahan
seluas 17.000 hektare (ha). Wilayah itu berada dalam tanah hak ulayat Suku
Yerisiam. Maka dibuatlah kontrak tersebut dan tertuang didalam Memorandum of
Understanding (MoU) dengan masyarakat adat Suku Yerisiam di Kabupaten
Nabire. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi didalam kontrak tanah adat
antara masyarakat hukum adat Yerisiam dan PT. Nabire Baru di Kabupaten
Nabire yaitu dimana perusahaan kelapa sawit PT. Nabire Baru itu, berencana
memperluas perkebunan mereka menjadi seluas 5.000 hektar. Namun masyarakat
justru terkena imbas dari adanya pembukaan perkebunan sawit itu. Selain banjir,
masyarakat Suku Yerisiam Goa kehilangan ribuan hektar dusun sagu sebagai
sumber pangan dan kehilangan hutan tempat mereka berburu dan meramu. Kalau
melihat fakta ini perusahaan mencaplok dan menanam kelapa sawit diatas lahan
20 ribu hektare. Atau, luasnya bisa lebih dari pekiraan itu, pencaplokan itu tidak
hanya alih fungsi usaha kayu menjadi kepala sawit tetapi juga, lebih dari itu
perusahaan mengalih fungsikan dusun sagu, tempat berburu, tempat mencari ikan
dan tempat keramat masyarakat adat menjadi lahan kelapa sawit. Masyarakat adat
sudah kehilangan sumber ekonomi dan kepercayaannya. Masyarakat sudah tidak
bisa berburu, tokok sagu, dan memetik sayur lagi dari hutan.