Tinjauan Yuridis Peran BBPOM Dalam Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan di Kota Jayapura.

Penelitian ini dilakukan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota
Jayapura, dengan Judul “Tinjauan Yuridis Peran BBPOM Dalam Pengawasan
Peredaran Obat dan Makanan Di Kota Jayapura
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Yuridis
Normatif dan Yuridis Empiris. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang
mengutamakan penelitian kepustakaan hukum atau bahan hukum untuk memperoleh data
sekunder sebagai data utamanya. Selain melakukan yuridis normatif, dalam penelitian hukum
ini juga didukung oleh penelitian yuridis empiris dengan waktu yang berbeda yaitu melakukan
penelitian lapangan dengan Teknik pengamatan dan wawancara terhadap infroman, responden,
narasumber untuk memperoleh data primer sebagai data pendukung penelitian yuridis
normatif.
Hasil Penelitian, Menunjukan Peranan Balai Besar Pengawas Obat dan makanan
(BBPOM) dalam perlindungan konsumen, yaitu: melakukan regulasi, standarisasi dan
sertifikasi produk makanan dan obat yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, penjualan,
penggunaan dan keamanan makanan, obat-obatan, kosmetik dan produk lainnya. Pengawasan
yang dilakukan oleh BBPOM terhadap Obat dan Makanan yang beredar di Kota Jayapura
dilakukan dua tahap pengawasan, yaitu pengawasan pre-market dan pengawasan post-market.
pengawasan pre market adalah pengawasan yang dilakukan sebelum makanan kemasan
beredar. Pengawasan post market, yaitu pengawasan yang dilakukan selama makanan kemasan
beredar di tengah Masyarakat. Dalam melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan
kedaluwarsa terdapat beberapa factor-faktor penghambat yaitu facktor eksternal dan faktor
internal yang dihadapi oleh BBPOM yaitu kurangnya anggaran, keterbatasan anggaran
membuat BBPOM tidak bisa melakukan pengawasan keseluruh toko. Kendala yang kedua
yaitu kurangnya sumber daya manusia juga membuat BBPOM tidak bisa melakukan
pengawasan ke seluruh toko, karena toko yang ada di Kota Jayapura sangat banyak. Upaya
untuk menghadapi kendala ini BBPOM melakukannya dengan cara melakukan sosialisasi
kepada masyarakat dan pelaku usaha, sosialisasi tidak selalu diberikan secara langsung tapi
sosialisasi diberikan dan diinformasikan melalui media sosial, media cetak. Agar distributor
maupun masyarakat selaku konsumen lebih mudah untuk mendapatkan informasi. Akibat
hukum bagi pelaku usaha yang menjual makanan kadaluwarsa adalah diatur dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 19, Pasal 62,
Pasal 63 dan Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 143.