Kajian Hukum Terhadap Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Air Permukaan Danau Sentani di Kabupaten Jayapura.

Penelitian dengan judul Kajian Hukum Terhadap Peran Dinas Lingkungan Hidup
Terhadap Pencemaran Air Permukaan Danau Sentani di Kabupaten Jayapura. Kajian ini
bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui peran dan mekanisme penegakan hukum yang
dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi pencemaran air permukaan di Danau
Sentani dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup
dalam menjalankan peranya dalam menangani pencemaran air permukaan Danau Sentani.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan data primer
dari wawancara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura dan data sekunder dari
studi pustaka seperti undang-undang, peraturan daerah, buku, laporan penelitian, kamus, dan
ensiklopedia. Pengumpulan data melibatkan wawancara langsung dan studi kepustakaan, dengan
analisis kualitatif untuk mendeskripsikan situasi hukum perlindungan Danau Sentani dan
membandingkan idealisme hukum dengan realitas implementasinya.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura
memiliki peran penting dalam menjaga kualitas air Danau Sentani melalui program pemantauan
yang dimulai sejak tahun 2017. Laporan hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas air Danau
Sentani mengalami peningkatan dari kategori pencemaran sedang menjadi pencemaran ringan.
Salah satu inovasi penting yang diterapkan adalah penggunaan sistem onlimo. Selain inovasi
teknologi, Dinas Lingkungan Hidup juga melibatkan masyarakat dengan membersihkan sampah
dan juga memasang jaring sampah serta plang larangan membuang sampah di sekitar Danau
Sentani. Pada Hari Sampah Nasional, Dinas Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan
pembersihan Danau Sentani dengan melibatkan berbagai pihak. Dinas Lingkungan Hidup
menerapkan sanksi administratif seperti peringatan tertulis, denda, penghentian sementara
kegiatan, atau pencabutan izin operasional, Untuk pelanggaran serius, Dinas Lingkungan Hidup
bekerja sama dengan penegak hukum untuk membawa kasus ke pengadilan. Hambatanhambatan yang dihadapi meliputi kurangnya sumber daya manusia yang ahli di bidang
pencemaran air, rendahnya kesadaran masyarakat,dan keterbatasan dana yang mengakibatkan
program-program penting tidak dapat dijalankan secara optimal, serta cuaca ekstrem yang
menghambat proses monitoring dan penanganan pencemaran.