Ketentuan Tambahan Pengalaman Jabatan Dalam Syarat Usia Minimum Bakal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Dalam Pemilu 2024.

Penelitian ini menganalisis dampak perubahan syarat usia calon presiden
(capres) dan calon wakil presiden (cawapres) berdasarkan Putusan Mahkamah
Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap prinsip kesetaraan dalam
pemilu dan integritas proses pemilihan di Indonesia. MK mengubah Pasal 169
huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang awalnya menetapkan batas
usia minimal 40 tahun, menjadi "berusia paling rendah 40 tahun atau telah pernah
menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala
daerah." Tujuannya adalah memberikan peluang bagi generasi muda
berpengalaman dalam jabatan politik untuk berkompetisi dalam Pemilu. Penelitian
menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis bahan hukum primer
dan sekunder.
Hasilnya menunjukkan bahwa perubahan syarat usia minimal capres dan
cawapres menimbulkan kontroversi terkait prinsip kesetaraan dan keadilan yang
dijamin oleh UUD 1945. Kritikus berpendapat bahwa syarat tambahan ini
memberikan keistimewaan kepada individu tertentu dan menciptakan
ketidakadilan bagi calon lain yang memenuhi syarat usia 40 tahun tanpa
pengalaman jabatan politik. Penelitian juga menemukan bahwa keputusan MK ini
dapat membuka peluang bagi praktik nepotisme dan kolusi, serta memperkeruh
persepsi publik terhadap independensi dan integritas lembaga peradilan. Implikasi
yuridis dari putusan ini mencakup ketidakpastian hukum dalam penentuan calon
yang memenuhi syarat, serta dampak negatif terhadap prinsip kesetaraan dalam
pemilu. Penelitian ini berkontribusi pada diskusi akademik dan praktis mengenai
reformasi hukum pemilu di Indonesia.