Transparansi Pengelolaan Dana Kampung pada kampung Sasui Distrik Amberbaken Barat Kabupaten Tambrauw.

Wilson Karlos Bondopi nim : 2019031074159 “ Transparansi Pengelolaan Dana
Kampung pada kampung Sasui Distrik Amberbaken Barat Kabupaten Tambrauw.” Skrispi
Program Studi Manajemen Administrasi Perkantoran, jenjang program strata satu (S-1),
Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas
Cenderawasih Jayapura, 2024 Pembimbing I Terianus L Safkaur, S.Sos.,MPA, dan
Pembimbing II : Henderina Morin, SE.,MPA.
Fokus permasalahan transparansi pengelolaan dana kampung. permasalahannya adalah
Kepala kampung dan aparat kampung dianggap tidak transparan dikarenakan masyarakat
tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan pengelolaan Alokasi Dana kampung,
Sehingga banyak masyarakat kampung melakukan protes terhadap kepala kampung agar
berlaku transparan kepada badan musyawarah kampung dan masyarakat.
Rumusan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi pengelolaan dana
kampung pada kampung sasui, distrik amberbaken barat kabupaten tambrauw provinsi
papua barat daya.
Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, teknik kepustakan, dan studi
dokumentasi. Teknik pengelolaan data adalah sebagai berikut: kumpulan catatan lapangan
perihal orang, (1) reduksi data (2) penyajian data (3) penarikan hasil kesimpulan.
Hasil penelitian bawha Kepala kampung dan aparat kampung dianggap tidak transparan
dikarenakan masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan pengelolaan
Alokasi Dana kampung, Sehingga banyak masyarakat kampung melakukan protes
terhadap kepala kampung agar berlaku transparan kepada badan musyawarah kampung
dan masyarakat. Aspirasi warga masyarakat yang tidak mampu dilaksanakan melalui
alokasi dana kampung salah satu faktor yang menjadi permasalahan yaitu kurang
pengetahuan dan pendidikan. Permasalahan transparansi pengelolaan dana kampung
berdasarkan pagu anggaran pertahun dengan alokasi program biaya operasional
penyelengaraan pemerintah kampun tidak melalui mekanisme Badan Musyawarah
Kampung sehingga program aspirasi masyarakat selalu diabaikan.