Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Papua

Penelitinan ini dilakukan di Provinsi Papua dengan tujuan mengkaji Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Papua, agar setiap orang atau badan hukum mematuhi keentuan Pemberhetian Tidak Dengan Hormat Apararatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Papua, sesuai dengan ketentuan juga undang-undang yang berlaku terhadap Aparatur Sipil Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif terhadap Aparatur
Sipil Negara yang melaksanakan tugas dan kewajiban serta mendapatkan hak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga tahapan dan proses pemberhentian sehingga seorang Aparatur Sipil Negara diberhentikan tidak dengan hormat.
Hasil penelitian ini menunjukan pemberhentian tidak dengan hormat Aparatur Sipil Negara memiliki beberapa kriteria sehingga dapat di berhentikan secara tidak terhormat jika terbukti telah melanggar aturan sesuai dengan pasal 52
Undang-Undangan Nomor 20 Tahun 2023, seperti Melakukan Pelanggaran, Tindak Pidana, atau Penyelewengan, meninggalkan tugas dan Menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik. Aparatur Sipil Negara juga dapat diberhentikan sementara jika diangkat menjadi pejabat negara, diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural, dan ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.