Sawaki, Ervina Imbraizen (2024) Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja Sebagai Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kabupaten Kepulauan Yapen. Masters thesis, Universitas Cenderawasih.
COVER.pdf
Download (2MB)
BAB I.pdf
Download (425kB)
BAB II.pdf
Download (1MB)
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (715kB)
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (601kB)
BAB V.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (730kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (568kB)
Abstract
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif
adalah penelitian yang berkaitan dengan telaah-telaah dari aspek aturan perundangundangan yang terkait dengan masalah yang diteliti, sedangkan Pendekatan yuridis
empiris digunakan untuk melihat sejauhmana peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan Pemutusan Hubungan Kerja dan perlindungan terhadap hak-hak
pekerja yang timbul sebagai akibat hukum dari PHK terimplementasikan dalam
prakteknya pada masyarakat.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten Kepulauan Yapen mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK)
yang terjadi telah dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Hal ini terbukti sebelum pelaksanaan pemutusan hubungan kerja (PHK) pihak
perusahaan telah menyelesaikan dulu tahapan-tahapan penyelesaian baik secara
Bipartit maupun secara Mediasi. Dimana dari 12 (dua belas) kasus, 8 (delapan)
kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat diselesaikan secara Bipartit,
sementara 4 (empat) kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) lainnya harus
dilanjutkan pada penyelesaian secara proses Mediasi dengan melibatkan pegawai
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Yapen disertai dengan pembuatan surat
Perjanjian Bersama (PB). Perlindungan hukum terhadap hak pekerja/buruh berupa
uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang ganti rugi belum terlaksana
secara baik. Hal ini didasarkan pada data yang menunjukkan belum semua
pekerja/buruh menerima hak-haknya sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku.
Dari 12 (dua belas) kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diselesaikan
terdapat 6 (enam) kasus Dimana pekerja/buruh mendapatkan haknya sesuai dengan
ketentuan UU sedang 4 (empat) kasus mendapatkan pembayaran yang tidak sesuai
ketentuan UU sedangkan 2 (dua) kasus lainnya masih dalam proses penyelesaian.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Contributors: | Contribution Name NIDN Email Thesis advisor Hamonangan, Sobardo 0008116704 UNSPECIFIED Thesis advisor Mofu, Rehabeam 0018076903 UNSPECIFIED |
| Uncontrolled Keywords: | Implementasi, Perlindungan Hukum, Hak-hak Pekerja/Buruh, Pemutusan Hubungan Kerja, Kabupaten Kepulauan Yapen. |
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 342 Hukum tata negara 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 344 Hukum ketenagakerjaan, buruh, sosial, pendidikan dan budaya 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 348 Undang-undang, hukum, regulasi dan kasus 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 349 Hukum yurisdiksi tertentu, wilayah, wilayah sosial ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Program Studi Magister Ilmu Hukum - S2 |
| Depositing User: | Imanuel |
| Date Deposited: | 28 Apr 2026 06:29 |
| Last Modified: | 28 Apr 2026 06:29 |
| URI: | http://repository.uncen.ac.id/id/eprint/832 |
