Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pelaksanaan Proyek-Proyek Milik Instansi Pemerintah di Kabupaten Manokwari

Penelitian dengan memilih judul “Perbuatan Melawan Hukum Dalam
Pelaksanaan Proyek-Proyek Milik Instansi Pemerintah Di Kabupaten Manokwari”
dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan
faktor-faktor yang menyebabkan adanya persaingan usaha tidak sehat dalam
pelaksanaan pembangunan proyek-proyek milik instansi pemerintah dan
konsekuensi yuridis dari adanya perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan
pembangunan proyek-proyek milik instansi pemerintah di Kabupaten Manokwari.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normarif terhadap
perilaku pejabat dan pelaku usaha jasa pemborongan atas pembangunan proyek–
proyek milik instansi pemerintah di Kabupaten Manokwari.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab
adanya perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan pembangunan proyekproyek milik instansi pemerintah di Kabupaten Manokwari yaitu (1) kurangnya
kesadaran dan ketaatan dari pelaku usaha dan pejabat pemerintah, (2) pemberian
hadiah yang berlebihan, (3) kebutuhan ekonomi yang tak terbatas. Konsekuensi
yuridisnya bahwa pelaksanaan pembangunan proyek-proyek milik instansi
pemerintah tidak dapat dilaksanakan sebagaimana harusnya, sehingga baik pejabat
pemerintah maupun pelaku usaha tersebut dapat dimintakan
pertanggungjawabannya berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, selain
hukuman administrasi maupun pidana. Oleh sebab itu untuk memberikan
pemahaman yang baik dan benar bagi pejabat pemerintah dan para pelaku usaha
di bidang jasa pemborongan khususnya, dan dunia usaha pada umumnya, perlu
adanya sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (perubahan
ketujuh) oleh instansi pemerintah terkait.