Kajian Yuridis Tentang Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik di Kota Jayapura

RIZKY AGUNG SETIAWAN, 2022. Kajian Yuridis Tentang Penyelesaian
Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Di Kota
Jayapura (dibimbing oleh Dr. Supriyanto Hadi ,S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing I
dan Dr. Sobardo Hamonangan, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing II).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang
menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga
listrik di Jayapura dan untuk mengetahui dan menganalisis tata cara penyelesaian
terhadap wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli tenaga listrik antara
PLN dan pihak konsumen. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya
wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik yang ditemukan di
Kota Jayapura berkaitan dengan faktor internal dari PLN dan Konsumen. Faktor
eksternal yaitu manusia, alam dan sarana. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak
PLN berupa kelalaian oknum petugas, kemudian dari konsumen berupa pencurian
energi listrik, lalai melakukan pembayaran. Wanprestasi yang timbul akibat tindakan
manusia yaitu kendaraan, penggalian, layang-layang. Oleh alam yaitu cuaca, hewan,
pohon tumbang, dan gempa bumi. Lalu dari sarana berupa mahalnya biaya ganti rugi
tanah dan pohon.
Proses penyelesaian wanprestasi atas perjanjian jual beli tenaga listrik di Kota
Jayapura, penyelesaian dilakukan berdasarkan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor
14 tahun 2012 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik. Jika terjadi
wanprestasi, pelanggan harus membuat pengaduan gangguan/keluhan agar pihak
PLN dapat mengidentifikasi dan menyelesaikan gangguan/keluhan pelanggan
tersebut. Bagi pelanggan yang telat membayar listrik maka akan dilakukan
penyegelan, pemutusan dan pembongkaran sesuai aturan yang berlaku. P2TL
dikenakan kepada pelanggan yang mencuri energi listrik dapat diberikan keringanan
sanksi apabila diantara kedua belah pihak mencapai kata mufakat dalam
musyawarah. Kemudian konsumen akan diberikan kompensasi non tunai oleh PLN
apabila termasuk dalam indikator TMP. Jalur hukum hanya ditempuh jika dalam
musyawarah para pihak tidak menemui titik temu atau kata mufakat. Upaya hukum
dengan mengajukan sengketa tersebut ke Pengadilan