Persekongkolan Dalam Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Yalimo

Penelitian dengan memilih judul “Persekongkolan Dalam Penunjukan
Langsung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Kabupaten Yalimo” dilakukan
dengan tujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan persekongkolan
dalam penunjukan langsung pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan
perbuatan melawan hukum dan dampak terhadap kegiatan usaha.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris untuk
mendapatkan gambaran yang jelas mengenai persekongkolan dalam penunjukan
langsung pengadaan barang jasa pemerintah pada kantor Bupati dan Kantor Dinas
PUPR di Kabupaten Yalimo.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Persekongkolan dalam
penunjukan langsung pengadaan barang/jasa pemerintah pada unit kerja Dinas
PUPR dan Kantor Bupati adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena
telah memenuhi unsur–unsur dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Perbuatan
hukum yang dilakukan oleh Ketua Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat
Komitmen yang bersekongkol dalam penunjukan langsung pengadaan barang/jasa
pemerintah telah merugikan penyedia barang/jasa yang beritikad baik. Hal mana
sangat bertentangan dengan penerapan teori keadilan dan teori good governance.
Oleh karena itu, perlunya pengaturan mengenai kontrol yuridis terhadap perbuatan
hukum publik oleh pejabat administrasi yang melanggar hukum sebagai
konsekuensi logis bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menganut paham
kedaulatan hukum.