Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pelaksanaan Penyetoran dan Pemungutan Pajak Restoran di Kota Jayapura

Penelitian dengan judul “Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dalam
Pelaksanaan Penyetoran Pajak Restoran dan Pemungutan Di Kota Jayapura”
dilakukan dengan tujuan antara lain untuk mengetahui berbagai penyimpangan
dalam pelaksanaan penyetoran pajak restoran yang dapat diidentifikasi sebagai
perbuatan melawan, sehingga dapat dimintakan pertanggung jawabannya
berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan yuridis sosiologis, dikarenakan orientasi penelitian menyangkut orang
pribadi atau badan yang melakukan pembayaran pada restoran dan prilaku pelaku
usaha dalam melakukan pemungutan pajak kepada subyek pajak dan dalam
kapasitasnya sebagai wajib pajak.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang kepada wajib pajak untuk melakukan Penyetoran pajak
restoran tanpa adanya petunjuk teknis, baik dalam pelaksanaan pemungutan
maupun penyetorannya, telah memberi celah untuk adanya penyimpangan seperti
penagihan dengan tidak menggunakan nota biil yang diberi nomor seri dan
diperforasi oleh Dinas Pendapatan Kota Jayapura, tapi menggunakan nota biil
yang dicetak oleh pengusaha restoran tersebut. Disamping itu, terdapat indikasi
adanya pungutan melebihi tarif pajak sebesar 10 % sebagaimana telah diatur
dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perbaikan
Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 2 Tahun
1998 tentang Pajak Hotel dan restoran. Dengan demikian penyimpangan terhadap
ketentuan hukum termaksud merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat
dimintakan pertanggung jawabannya oleh subyek pajak berdasarkan Pasal 1365
KUH Perdata