Keterwakilan Perempuan di Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua

Aminasti Kogoya 2024 “ Keterwakilan Perempuan di Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Papua” ( di bimbing oleh Dr. Marudut Hasugian, S.H., M.Hum. sebagai pembimbing I dan Dr.
Hotlan Samosir, S.H., M.H. sebagai pembimbing II )
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisisi tentang keterwakilan perempuan di
keanggotaan Dewan Perwakilan Rayat Papua dengan melihat pada peraturan perundangundangan tentang berapa banyak keterwakilan perempuan dalam anggota Dewan Perwakilan
Rayat Papua.
Penelitian ini akan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu Penelitian hukum
normatif untuk menguji konsep-konsep hukum terkait dengan pengisian 30% keanggotaan
Dewan Perwakilan rakyat Papua. Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian ini adalah
rekrutmen keanggotaan pengurus partai politik dari perempuan dan jumlah perempuan dalam
keanggotaan di Dewan Perwakilan Rakyat Papua.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa yang menjadi penyebab tidak tercapainya kuota 30 persen
di lembaga legislatif Provinsi DPRP Provinsi Papua adalah faktor partai politik, dan faktor
substansi hukum. Faktor partai politik misalnya antara lain: masih belum kuatnya proses
kaderisasi dan pemberdayaan perempuan dalam partai politik, menyebabkan kualitas dan
popularitas perempuan menjadi biasa-biasa saja, dan pemenuhan kuota hanya akan menjadi
pemenuhan yang bersifat administratif. Efeknya tingkat keterpilihan perempuan belum bisa
seperti yang diharapakan yaitu 30 persen di lembaga legislatif. Partai politik juga masih kurang
terlibat dalam sosialisasi kepada masyarakat terkait kuota 30 persen perempuan di lembaga
legislatif. Faktor kedua adalah faktor substansi hukum, yaitu Substansi aturan hukum yang
kurang jelas dan tegas dalam mengatur tentang pemilihan umum legislatif, hanya mensyaratkan
pemenuhan kuota 30 persen perempuan dalam proses pencalegan saja, tidak sampai kepada
hasil akhir (caleg terpilih). Sanksi dari aturan hukum pemilu legislatif ini juga tidak tegas yaitu
hanya sanksi perbaikan berkas daftar caleg dan pengumuman di media massa (sanksi sosial)