Kekuatan Hukum Diversi Dalam Meningkatkan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Lokasi penelitian ini di lakukan di Kabupaten Fakfak, yang diteliti adalah kekuatan
hukum diversi dalam meningkatkan perlindungan anak yang berhadapan dengan
hukum. Dengan merumuskan pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik
dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak dalam hukum positif Indonesia
yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak dan merumuskan
hambatan pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam
sistem peradilan pidana anak yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi
anak. Melalui proses diversi ini berguna bagi anak yang menghadapi kasus hukum
untuk menghindari efek negatif dari proses peradilan selanjutnya yang
mengakibatkan administrasi peradilan anak terkena labelisasi atau stigmatisasi
akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman yang berdampak pada masa
depannya.
Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan di dukung penelitian
yuridis empiris, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan dan contoh kasus. Pendekatan penelitian tersebut dirumuskan dengan
menggunakan penalaran deduktif dan/atau induktif guna mendapatkan dan
menemukan kebenararan objektif mengenai isu hukum penelitian. Penelitian
dilakukan untuk tujuan: 1) mengetahui dan menganalisa pelaksanaan diversi
terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dengan menganalisa faktor peranan
struktur hukum, faktor substansi hukum, faktor budaya, faktor sarana prasarana dan
faktor masyarakat dalam pelaksanaan diversi pada pelaku tindak pidana anak yang
dapat memberi perlindungan hukum terhadap anak dan 2) untuk mengetahui dan
menganalisa hambatan pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan
hukum yang mengarah pada perlindungan terhadap anak.
Hasil penelitian ini bahwa: Peraturan Mahkamah Agung selain mempunyai
kekuatan hukum mengikat pada lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung,
juga mengikat instansi lain yang berkaitan dengan PERMA tersebut yaitu instansi
Kepolisian selaku Penyidik dan Kejaksaan selaku Penuntut Umum, yang
menunjukkan: 1) Pelaksanaan kebijakan diversi dilakukan dalam semua tingkatan
pemeriksaan yaitu dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan
sampai pada tahap pelaksanaan penetapan. dan 2) Hambatan pelaksanaan kebijakan
diversi yang mempengaruhi pelaksanaannya adalah faktor substansi hukum,
keterbatasan sumber daya manusia aparat penegak hukum dari kuantitas aparat
penegak hukum yang memiliki kapabalitas hukum dalam pelaksanaan diversi,
sarana/prasarana pendukung kurang memadai, dan masyarakat belum memahami
mengenai diversi ini.
Saran yang berkaitan dengan diversi yang sangat penting untuk disampaikan antara
lain: 1) Perlu segera dilaksanakan diversi oleh penyidik semenjak anak kontak
pertama dengan aparat penegak hukum karena hal ini akan menghindarkan anak
dari stigma negatif akibat proses peradilan dan 2) Pemerintah sangat diharapkan
agar memberikan dukungan dalam hal pengaturan secara tegas mengenai aturan
bagi perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum ditinjau dari
konsep diversi