Kajian Yuridis Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 di Kabupaten Kepulauan Yapen

Imelda Kristi Irjayani, “Kajian Yuridis Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 di
Kabupaten Kepulauan Yapen”, dibimbing oleh : Dr. Supriyanto Hadi, S.H.,
M.Hum sebagai Pembimbing I dan Dr. Karel Baransano, S.H., M.H sebagai
Pembimbing II.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode Normatif-Empiris
yang merupakan penggabungan antara penelitian hukum normatif dan penelitian
hukum empiris. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan didukung oleh data
primer, dengan metode pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan perundangundangan (Statute Approach) dan yuridis empiris melalui wawancara. Teknis
analisa data dilakukan dengan mensistematisasi data sekunder yaitu bahan hukum
primer dan sekunder sesuai klasifikasi permasalahan dan mencari keterkaitan
dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran secara deskriptif,
kemudian dipadukan dengan data primer. Kemudin dilakukan pengujian efektifitas
peraturan menggunakan teori Sistem Hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan PP
Nomor 5 Tahun 2021 serta kendala yang dihadapi dalam proses perizinan.
Hasil penelitian ini menemukan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha
berbasis risiko di Kabupaten Kepulauan Yapen dari sisi legal structure sudah
berjalan dengan efektif namun dalam pemenuhan komitmen persyaratan dasar oleh
pelaku usaha belum dapat terlaksana dengan baik terkait belum tersedianya
dokumen RDTR dan RTRW serta PBG yang belum diterapkan. Hal tersebut
menjadi kendala dalam proses perizinan namun masih bisa menerbitkan izin
berdasarkan kebijakan yakni dengan menggunakan rekomendasi bagi KKPR serta
IMB dalam persetujuan bangunan gedung atau PBG. Terkait kendala lain yang
dihadapi yakni terdapat dokumen persetujuan lingkungan SPPL dan UKL-UPL
untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah dan menengah rendah, yang
terbit otomatis melalui OSS-RBA tanpa keterlibatan instansi terkait yang dalam hal
ini hanya berfungsi dalam pengawasan. Dari sisi legal substance efektif terhadap
pelaku usaha dalam mempermudah dan mempercepat perizinan namun dari aspek
lingkungan kurang efektif. Selain itu masih terdapat banyak pelaku usaha yang
belum memiliki NIB sebagai legalitas dalam kegiatan berusaha, yang disebabkan
faktor ketidaktahuan tentang perizinan, keterbatasan penggunaan IT dan kurangnya
kesadaran hukum akan pentingnya suatu legalitas usaha, sehingga dari sisi legal
culture dinilai belum efektif. Beberapa saran yang diberikan antara lain DPMPTSP
meningkatkan sinergi dengan dinas terkait guna pemenuhan komitmen terhadap
implementasi peraturan yang dibutuhkan dalam perizinan serta perhatian khusus
dari pemerintah daerah terkait dokumen lingkungan yang terbit otomatis melalui
sistem OSS-RBA. Kemudian perlu meningkatkan pengawasan agar peraturan
perizinan yang berlaku dapat dijalankan dengan efektif sesuai peraturan yang
berlaku