Perlindungan Hukum Terhadap Guru Kontrak Dari Perspektif Ketenagakerjaan di Kabupaten Kepulauan Yapen

Edoward Habel Wapay, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Guru Kontrak Dari Perspektif
Ketenagakerjaan Di Kabupaten Kepulauan Yapen. ”, dibimbing oleh : Prof. Dr. Melkias
Hetharia, S.H., M.A., M.Hum, sebagai Pembimbing I dan Dr. Marudut Hasugian, S.H., M.Hum,
sebagai pembimbing II.
Kebutuhan guru dalam mengisi kekosongan guru mendorong pemerintah untuk mengangkat
tenaga guru kontrak daerah . Pengangkatan guru kontrak dilaksanakan dengan sebuah
perjanjian/kontrak antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dengan tenaga
guru kontrak. Dalam perjanjian/kontrak memuat tentang hak dan kewajiban antara kedua
belah pihak yang berkontrak. Rumusan Rumusan masalah dalam penelitian ini : 1)
Bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga guru kontrak dari perspektif
Ketenagakerjaan di Kabupaten Kepulauan Yapen ?. 2). Faktor – faktor apa yang mempengaruhi
perlindungan hukum terhadap tenaga guru kontrak dari perspektif Ketenagakerjaan di
Kabupaten Kepulauan Yapen ?. Tujuan penelitian ini adalah :1) Untuk mengetahui
perlindungan hukum terhagap tenaga guru dari perspektif Ketenagakerjaan di Kabupaten
Kepulauan Yapen, 2) Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempegaruhi perlindungan
hukum terhadap tenaga guru kontrak dari perspektif Ketenagakerjaan di Kabupaten Kepulauan
Yapen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sumber bahan
hukum berasal dari sumber hukum primer, yaitu perundang – undangan tentang
ketenagakerjaan. Sumber hukum sekunder, yaitu buku – buku, teori – teori yang relevan dengan
penelitian ini. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Yapen belum melakukan perlindungan hukum dengan baik oleh karena besaran upah yang
diberikan kepada tenaga guru kontrak tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan UMP Papua,
tidak ada jaminan keselamatan kerja dan keamanan. Faktor – faktor yang mempengaruhi
perlindungan hukum terhadap tenaga guru kontrak adalah struktur hukum, struktur hukum
terkait dengan aparat pemerintah yang membuat kontrak, substansi hukum terkait undang –
undang yang dalam hal ini undang – undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
dan budaya hukum terkait partisipasi masyarakat dalam perlindungan hukum terhadap
tenaga guru kontrak