Efektifitas Hukum Atas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Kantor Unit Pendapatan Daerah Samsat Fak-Fak)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa dasar hukum
pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli
daerah (Studi Di Kantor Unit Pendapatan Samsat Fakfak). Serta untuk mengetahui
dan menganalisa implementasi pengaturan pemungutan pajak kendaraan bermotor
dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (Studi Di Kantor Unit Pendapatan
Samsat Fakfak).
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis
empiris,yang berlokasi di Kabupaten Fakfak, jenis data primer dan data sekunder
dengan sumber data bahan hukum primer dan sekunder, teknik pengumpulan data
melalu wawancara dan studi kepustakaan dengan teknik analisa data deskriptif
kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum pemungutan pajak
kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (studi di kantor
unit pendapatan samsat Fakfak) yaitu berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah, dengan aturan pelaksananya yaitu Perda Papua Barat Nomor 3 tahun 2011
Tentang Pajak Kendaraan Bermotor serta petunjuk pelaksanaannya yaitu Pergub
Papua Barat Nomor 21 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan
Bermotor. Sedangkan peraturan baru dapat diberlakukan pada tahun 2025 yaitu UU
No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah serta
Peraturan pelaksanaan yaitu PP No. 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perda Papua Barat No. 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mana belum ada Pergubnya.
Serta iplementasi pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam
meningkatkan pendapatan asli daerah (studi di kantor unit pendapatan samsat
Fakfak) yaitu pungutan PKB 2 tahun terakhir melebihi target, namun masih terdapat
beberpa kendala yaitu kendala teknis berupa aplikasi yang sering eror pada
penetapan pajak, sedangkan kendala non teknisnya yaitu petugas yang tidak disiplin
dan wajib pajak yang tidak taat pajak dengan alasan lupa, kendaraan rusak/telah
dijual, belum balik nama. Sedangkan Upaya meningkatkan PKB yaitu dengan
menerbitkan surat pemberitahuan PKB, Memberikan sanksi administratif,
Penagihan door to door, Menggelar razia, Melakukan sosialisasi, Memberikan
hadiah, penambahkan jumlah samsat corner, gerai dan samsat keliling,
Memperbaiki database kendaraan bermotor, Penerapan sistem pajak progresif, serta
memperbaiki sistem pajak online