Penegakan Hukum Dalam Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Sesuai Pedoman Teknis Tentang Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Tipe C

Nelci Lestuni. “Penegakkan Hukum dalam Pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai
Pedoman Teknis Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Tipe c (Studi Kasus Rumah Sakit Umum
Daerah Serui)”., dimbing oleh : Onesimus Sahuleka sebagai Pembimbing I dan Kadir Katjong
sebagai Pembimbing II
Metode Penelitian yang di gunakan fokus pada penelitian juridis empiris yang dilakukan dengan
meneliti bahan sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian
terhadap data primer dilapangan serta pendekatan perundang-undangan dan peraturan mentri
kesehatan, konsep, analisis, pendekatan dan penelusuran bahan hukum. Data yang di peroleh diolah
dengan metode analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dengan reduksi data, penyajian data dan
penarikan keimpulan. Selanjutnya dipilih dua isu utama : 1). Apakah penegakkan hukum dalam
pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit sudah sesuai dengan pedoman teknis tentang sarana
dan prasarana rumah sakit tipe c pada studi kasus rumah sakit umum daerah Serui?; 2). Bagaimana
peran pemerintah daerah Kepulauan Yapen dalam pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit
yang sesuai dengan pedoman teknis yang mengatur tentang sarana dan prasarana rumah sakit tipe
c ?. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi, mengetahui dan menganalisis tentang penegakkan
hukum dalam pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit apakah sudah sesuai dengan pedoman
teknis tentang sarana dan prasarana rumah sakit tipe c studi kasus rumah sakit umum daerah Serui;
dan 2) untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis tentang peran pemerintah daerah
Kepulauan Yapen dalam pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit umum daerah Serui yang
sesuai dengan pedoman teknis yang mengatur tentang sarana dan prasarana rumah sakit tipe c.
Hasil Penelitian ini menemukan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus di
wujudkan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia sebagai mana di maksud dalam pancasila dan
diatur dalam pembukaan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Sejalan
dengan itu pasal 128 H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah
menegaskan nahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam pasal
34 ayat (3) dinyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelanyanan kesehatan
dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan
kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung
penyelenggaraan upaya kesehehatan. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang
sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang
bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan dalam Rumah Sakit. Dengan adanya rumah
sakit yang memadai, masyarakat dapat menerima perawatan mendis yang tepat waktu dan
berkualitas, serta mendapatkan akses ke layanan diagnostik dan tindakan medis yang diperlukan, ini
berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
Hasil penelitian juga menemukan bahwa berdasarkan demografi pertumbuhan penduduk Serui tahun
2022 mencapai 1,49 persen pertahun. Sehingga di proyeksikan sampai pada 2040 penduduk Serui
mencapai 2.702.341 jiwa keadaan ini menjelaksan bahwa tingkat kepadatan penduduk Serui cukup
tinggi sehingga pelayanan kesehatan di rumah sakit serui sangat perlu ditingkatkan. Menurut
kemenkes RI (2020) faktor demografi adalah salah satu faktor eksternal rumah sakit yang harus
dianalisis sebagai komponen pembangunan rumah sakit. Dengan demikian rumah sakit semakin
berbenah agar siap menghadapi keadaan masyarakat kedepan serta Pemerinta Daerah sangat di
harapkan untuk memperhatikan penganggaran kepada Rumah Sakit Umum Daerah Serui sesuai
dengan fungsi keberadaan Pemerintah Daerah yang telah diatur dalam undang-undang salah satunya
Keputusan Mentri Pendayaagunaan Aparatur sipil negara nomor 63 tahun 2003 tentang pedoman
umum pelayanan publik yang menyatakan bahwa hakikat layanan publik adalah pemberian layanan
prima kepada masyarakat merupakan perwujudan dan kewajiban dari aparatur pemerintah sebagai
abdi masyarakat