Analisis Dampak Penggabungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Terhadap Administrasi Kepegawaian

Santi Saleh. “Analisis Dampak Penggabungan Satuan Polisi Pamong Praja Dan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Terhadap Administrasi
Kepegawaian”., dibimbing oleh : Yusak. E. Reba sebagai pembimbing I dan Yustus
Pondayar sebagai pembimbing II.
Metode penelitian yang digunakan fokus pada penelitian hukum normatif dengan
menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder. Data yang diperoleh diolah dengan tekhnik analisis kualitatif dengan
tiga alur kerja, yakni reduksi data, penyajian data dan verifikasi (kesimpulan).
Selanjutnya dipilih dua isu utama : 1) Bagaimana proses penyelenggaraan
administrasi kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Papua berdasarkan peraturan perundang-undangan ?; 2) Apa saja Faktor-faktor yang
mempengaruhi pemenuhan administrasi kepegawaian ?. Tujuan penelitian untuk 1)
Untuk mengetahui dan menjelaskan proses penyelenggaraan administrasi kepegawaian
pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan 2) Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi
pemenuhan administrasi kepegawaian.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penyelenggaraan administrasi kepegawaian
khususnya kenaikan pangkat, hak-hak keuangan dan pensiun pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua dapat berjalan dengan baik sesuai
peraturan perundang-undangan jika kesadaran dari Aparatur Sipil Negara dari segi
disiplin melaksanakan tugas dan tanggung jawab, menginput aktfitas kerja dan
melengkapi semua persyaratan urusan administrasi kepegawaian tepat waktu harus
ditingkatkan, gangguan jaringan internet pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Papua juga harus dikontrol serta adanya jaminan perlindungan hukum terhadap
hak-hak kepegawaian pada masa transisi pemisahan perangkat daerah. Selanjutnya
faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan administrasi kepegawaian yaitu tidak
adanya persiapan dan koordinasi yang baik dari aspek administrasi kepegawaian dalam
rangka penggabungan atau pemisahan perangkat daerah. Oleh karena itu dalam
penelitian ini saya merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Papua dalam
membuat peraturan tentang perubahan nomenklatur perangkat daerah agar
memperhatikan aspek kepegawaian dalam peraturan tersebut sehingga semua hak-hak
kepegawaian juga dapat berjalan dengan baik dan tidak memberikan kerugian pada
Aparatur Sipl Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua