Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Pada Proses Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja

MARTHEN LUTHER AMASAMAN, 2024. Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan
Hak-hak Pekerja Pada Proses Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (Studi
Perkara Nomor: 38/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jap) (dibimbing oleh Dr. Sobardo
Hamonangan, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing I dan Dr. Yantje Liauw, S.H.,
M.Hum.sebagai Pembimbing II).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam
mengenai Pemenuhan Hak-hak Pekerja Pada Proses Penyelesaian Pemutusan
Hubungan Kerja Dalam Perkara Nomor: 38/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jap. dan
mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Hak-hak
Pekerja pada Proses Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dalam Perkara
Nomor: 38/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jap.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian
yang berkaitan dengan telaah dari aspek aturan perundang-undangan yang terkait
dengan masalah yang diteliti, sedangkan Pendekatan yuridis empiris digunakan
untuk melihat sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
pemenuhan hak-hak pekerja dalam proses penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) dalam prakteknya terimplementasikan pada masyarakat.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pemenuhan hak-hak pekerja dalam
proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) belum terlaksana
dengan baik dan kurang mencerminkan prinsip keadilan. Hal ini didasarkan pada
Putusan Hakim Pada Perkara Nomor: 38/Pdt.SUS-PHI/2022/PN Jap belum
sepenuhnya tuntutan dalam gugatan yang diajukan oleh pekerja dipertimbangkan
oleh hakim, Misalnya skorsing yang tidak diikuti dengan pembayaran upah, ganti
rugi atas hak-hak serta penetapan Upah Proses yang didasarkan pada SEMA Nomor
3 Tahun 2015 yang menetapkan besarnya Upah proses maksimal 6 (enam) bulan
upah. Sedangkan Dasar Pertimbangan hakim dalam memutus perkara perselisihan
pemutusan hubungan kerja dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak pekerja
pada Perkara Nomor: 38/Pdt.SUS-PHI/2022/PN Jap terdiri atas Pertimbangan
Yuridis dan Pertimbangan Sosiologis. Pada pertimbangan Yurdis didasarkan pada
ketentuan Pasal 157 ayat (1), (2) dan (3) UU Cipta Kerja dan Pasal 52 Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMА)
Nomor 3 Tahun 2015 menyangkut Upah Proses. Sementara pertimbangan
sosiologisnya lebih pada kondisi kehidupan sosial dari si pekerja yang di PHK,
misalnya pengabdian selama bekerja, kesinambungan kehidupan ekonomi, sebagai
modal untuk membuka usaha baru dan memberikan bekal untuk beberapa bulan
kedepan untuk mencari pekerjaan baru setelah mengalami pemutusan hubungan
kerja