Pemberian Bantuan Dana Hibah Daerah Kabupaten Fak-Fak Kepada Organisasi Masyarakat Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Pemberian Bantuan Dana Hibah Daerah Kabupaten Fakfak Kepada
Organisasi Masyarakat Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dengan Dua isu utama yaitu
Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Bantuan Dana Hibah Daerah Kabupaten
Fakfak kepada Organisasi Masyarakat Terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Fakfak dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
Pemberian Laporan Pertanggungjawaban Organisasi Masyarakat Terdaftar pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Fakfak terhadap Penggunaan
Bantuan Dana Hibah Daerah Kabupaten Fakfak.
Penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian Bantuan
Dana Hibah Daerah Kabupaten Fakfak kepada Organisasi Masyarakat Terdaftar
pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Fakfak; dan Untuk
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pemberian Laporan
Pertanggungjawaban Organisasi Masyarakat Terdaftar pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Fakfak terhadap Penggunaan Bantuan Dana Hibah
Daerah Kabupaten Fakfak. Fokus pada penelitian yuridis normatif dengan
mengutamakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta pendekatan perundang-undangan,
konsep, analisis dan sejarah hukum, diolah dengan teknik analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pemberian Bantuan
Dana Hibah kepada Organisasi Masyarakat Terdaftar belum menggunakan
Aplikasi SIOLA dan SIORMAS pada proses pendaftaran melalui tahapan
verifikasi administrasi dari 14 syarat yaitu antara lain : Akta Notaris, SK
Pengurus, Foto copy NPWPD, Foto Sekretariat, KTP Pengurus, Surat
Pemberitahuan sebagai syarat pencairan Bantuan Dana Hibah Daerah, untuk
mensingkronkan data Ormas. Dalam realisasi prosedur pemberian bantuan dana
hibah daerah Kabupaten Fakfak terlaksana namun belum maksimal dikarenakan
beberapa Ormas terdaftar justru tidak mendapat bantuan tersebut sedangkan
Ormas tidak terdaftar mendapat Bantuan dana Hibah Daerah Kabupaten Fakfak.
Pengelolaannya tidak dikelola langsung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
sesuai tugas, pokok dan fungsi, sehinga rekapan data Ormas Terdaftar tidak dapat
menjadi pertimbangan pengambilan keputusan yang trasparan dan akuntabel.
Pemberian Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana hibah daerah
Kabupaten Fakfak kepada Ormas Terdaftar juga belum maksimal dikarenakan
faktor beberapa regulasi belum diketahui Ormas Terdaftar, faktor kesadaran
hukum Ormas Terdaftar yang mengakibatkan tidak memberikan Laporan
Pertanggungjawabannya pada periode yang telah ditentukan dan faktor sarana
prasarana sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Kesbangpol
Kabupaten Fakfak belum menyentuh setiap Ormas Terdaftar