Kajian Yuridis Terhadap Jasa Laundry OXY Bagi Pelanggan di Distrik Abepura Kota Jayapura.

Sapari, Melkisedek Naftali (2023) Kajian Yuridis Terhadap Jasa Laundry OXY Bagi Pelanggan di Distrik Abepura Kota Jayapura. Undergraduated thesis, Universitas Cenderawasih.

	Text (Judul; Lembar Persetujuan; Lembar Penguji; Motto; Abstrak; Kata Pengantar; Daftar Isi) COVER.pdf Download (1MB)
	Text (Bab I Pendahuluan) BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (2MB)
	Text (Bab II Kerangka Teori) BAB II KERANGKA TEORI.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text (Bab III Hasil dan Pembahasan) BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text (Bab IV Kesimpulan) BAB IV KESIMPULAN.pdf Download (187kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (153kB)

Abstract

Penelitian ini berjudul Kajian Yuridis Terhadap Jasa Laundry OXY Bagi Pelanggan Di Distrik Abepura Kota Jayapura ,untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban yang diberikan terhadap konsumen jasa laundry oxy yang mengalami kerugian di abepura dan mengetahui upaya hukum apa yang dapat di tempu konsumen laundry oxy yang mengalami kerugian di abepura. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Apabila diperhatikan dengan seksama, akan terlihat bahwa sebenarnya hak dan kewajiban dari pelaku usaha itu bertimbal balik dengan hak dan kewajiban dari konsumen. Dimana hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan kewajiban konsumen merupakan hak yang yang akan diterima pelaku usaha. Bila dibandingkan dengan ketentuan umum di Kitab Undang–Undang Hukum Perdata, akan terlihat bahwa Pengaturan Undang–Undang Perlindungan Konsumen lebih spesifik. Karena didalam Undang–Undang Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha selain harus melakukan kegiatan usaha dengan itikad baik, ia juga harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, tanpa persaingan yang curang antar pelaku usaha. Bahwasanya di dalam UUPK terdapat 3 (tiga) Pasal yang menggambarkan sistem tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu ketentuan Pasal 19, 23 dan 28 UUPK. Ketentuan yang pertama yaitu Pasal 19 Ayat (1) UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkomsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Pasal 19 Ayat (2) UUPK kemudian menyatakan bahwa ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau secara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Actions (login required)

View Item